Berita: gender


Pemerintah Akan Menurunkan Tingkat Kesenjangan Kesetaraan Gender

Pemerintah Akan Menurunkan Tingkat Kesenjangan Kesetaraan Gender

KSBSI.OR, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendukung capaian Brisbane Target, yaitu komitmen para pimpinan Negara G20 untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja hingga mencapai 25 persen pada 2025 nanti.


Hak Buruh Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit Banyak Terabaikan

Hak Buruh Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit Banyak Terabaikan

KSBSI.ORG Nasib buruh perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit masih banyak mengalami diskriminasi. Seperti masalah upah layak, jaminan perlindungan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. Serta kerap mendapat perlakuan pelecehan dan kekerasan seksual. Persoalan ini juga masih jarang diketahui publik. Karena keberadaan mereka bekerja, jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota.


Memperjuangkan Hidup Layak, Bagi Pekerja Migran Perikanan dan Pengolahan Makanan Laut

Memperjuangkan Hidup Layak, Bagi Pekerja Migran Perikanan dan Pengolahan Makanan Laut

KSBSI.ORG Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) rencananya akan melanjutkan upaya mendukung pekerjaan layak kepada pekerja migran yang bekerja pada sektor perikanan dan pengolahan makanan laut diwilayah Asia Tenggara. Termasuk melanjutkan program baru untuk mensosialisasikan sistem migrasi tenaga kerja yang teratur dan aman di seluruh industri.


Catatan Kritis KSBSI Terkait Masuknya Pasal Perlindungan Migran ke UU Cipta Kerja

Catatan Kritis KSBSI Terkait Masuknya Pasal Perlindungan Migran ke UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG:Yatini Sulistyowati Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan masuknya beberapa pasal perlindungan pekerja migran ke Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinilainya pemerintah tidak konsisten terhadap konstitusi. Pasalnya, setelah 2 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, pemerintah belum membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk menguatkan legalitasnya.


SE Menaker Tentang Penundaan UMP 2021 Merugikan Buruh Perempuan

SE Menaker Tentang Penundaan UMP 2021 Merugikan Buruh Perempuan

KSBSI.ORG: Emma Lilefna Ketua Komisi Kesetaraan Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (K2N KSBSI) menilai keputusan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ 1 1/HK. A4 /X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dimasa andemi Covid-19, dinilainya tidak berpihak pada buruh perempuan


ILO Gelar Kompetisi Media Global ke- 6  Tentang Pekerja Migran

ILO Gelar Kompetisi Media Global ke- 6 Tentang Pekerja Migran

KSBSI.ORG: Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) meluncurkan Kompetisi Media Global tahunan ke enam untuk mengakui liputan tentang pekerja migran dan dan rekrutmen yang adil. Kompetisi ini bertujuan untuk mempromosikan pelaporan berkualitas tentang masalah migrasi tenaga kerja.


Komisi Kesetaraan KSBSI: 52,2 Persen Buruh Perempuan Ingin Kepastian Kerja Pasca Pandemi

Komisi Kesetaraan KSBSI: 52,2 Persen Buruh Perempuan Ingin Kepastian Kerja Pasca Pandemi

KSBSI.ORG: Jakarta- Awal Agustus 2020, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melaporkan hasil survei, terkait dampak Covid-19 dalam dunia kerja. Hasil survei ini dilakukan secara online di 15 provinsi dari bulan Mei-Juli 2020. Alasan dilakukan survei juga karena imbas wabah Corona sangat merugikan semua sektor.


Ditengah Pandemi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja Masih Marak

Ditengah Pandemi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja Masih Marak

KSBSI.ORG: Manal Azzi, pengamat kesehatan spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatakan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja membuat orang kehilangan martabatnya. Selain itu, dampaknya juga akan membuat pekerja akan mengalami stres tingkat tinggi dan kehilangan produktivitas. Padahal, jika mengacu Konvensi No. 190 dan Rekomendasi No. 206 sudah ditegaskan bahwa setiap hak pekerja harus bebas dari kekerasan dan pelecehan. Termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender.


Alasan Covid-19, Kedatangan TKA Tiongkok Ke Sulawesi Tenggara Ditunda

Alasan Covid-19, Kedatangan TKA Tiongkok Ke Sulawesi Tenggara Ditunda

KSBSI.ORG: Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) R. Soes Hindharno mengatakan pemerintah telah menunda kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok yang akan bekerja di Konawe, Sulawesi Tenggara. Dia menjelaskan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terkait merebaknya polemik rencana kedatangan TKA tersebut.