 |
 |
KSBSI,org, JAKARTA - Pemerintah melalui Erick Thohir Menteri BUMN berencana akan memindahkan kawasan industri Pulogadung Jakarta Timur yang selama ini dikelola PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) ke Subang, Jawa Barat. Dan sebagian lagi ke daerah Jawa Tengah. Kabarnya, ada 400 perusahaan berstatus PT dan CV yang akan terkena dampaknya.
Bahwa kasus pemblokiran 4 nomor rekening KSBSI yang dilakukan PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Timur telah merugikan KSBSI dengan kerugian mencapai Rp600 juta lebih dan KSBSI sebagai pihak yang dirugikan tidak pernah diberitahu soal pemblokiran rekening tersebut sehingga KSBSI kembali dirugikan karena kehilangan hak hukum dan hak mengajukan perlawanan hukum KSBSI terampas dan hilang.
KSBSI.org, Ketua DPC GARTEKS KSBSI Serang Raya Faizal Rakhman menanggapi surat jawaban dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) kepada YLBH GARTEKS kaitan 11 pekerja yang di PHK dari PT. Agung Jasa Poetra (perusahaan penyalur tenaga kerja) yang di pekerjakan di PT. Malindo Feedmill, Tbk (perusahaan pemberi kerja).
KSBSI.org, M Junaidi Lumban Gaol Koordiantor Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Tengah mengatakan walau negara ini sudah merdeka 77 Tahun, tapi masih banyak pihak yg tidak ikhlas dengan kemerdekaan itu. Salah satunya adalah oknum pengusaha PT.HPIP perusahaan sawit di Kabupaten Kapuas ini selalu memanfaatkan ketidaktahuan buruh terhadap aturan ketenagakerjaan. Sebab sebanyak 111 orang karyawan usia pensiun tidak dibayar pesangon pensiun sesuai ketentuan pasal 167 UU13/2003 dan atau pasal 56 PP35/2021.
"Saya kira Pak Kapolri sudah menyelesaikan kasus ini dengan baik. Sudah ditangani secara transparan dan membuat terang pihak Keluarga Brigadir Yosua. Jadi tak perlulah pihak di luar Kapolri membuat keruh suasana,"
KSBSI.org, Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya mengapresiasi langkah konkrit yang ditunjukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang Banten. Khususnya kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang Banten
KSBSI.org, JAKARTA-Tim kuasa hukum Pengurus Komisariat (PK) FSB NIKEUBA PT. Dian Rakyat kembali menjalani proses persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Persidangan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB ini dihadiri Dwi Harto Hanggono Sekjen DPP FSB NIKEUBA dan Irwan Ranto Bakkara, SH sebagai kuasa hukum serta pengurus dan anggota DPC FSB NIKEUBA DKI Jakarta.
KSBSI.org, Perselisihan yang terjadi antara anggota Pengurus Komisariat (PK) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia FSB GARTEKS KSBSI) PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA dan PT. CHING LUH INDONESIA yang keduanya perusahaan pemasok akhir (finish good) Brand NIKE dengan pihak perusahaan belum ada kepastian hukum. Karena itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) GARTEKS KSBSI Tangerang Raya pun semakin menegaskan sikap.
“Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”
KSBSI.org,JAKARTA-Kasus dugaan pemberangusan serikat buruh (union busting) kembali terjadi dialami oleh pengurus Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI). Masalah ini semakin menambah catatan yang memprihatinkan terhadap kebebasan berserikat yang dijamin dalam undang-undang.