"Korwil Banten beserta pengurus Federasi (FKUI) akan melaporkan tindakan lawyer perusahaan ke Polda Banten, yang mana seharusnya seorang lawyer itu punya kode etik. Sama serikat kan sejawat, harusnya dia bisa berunding, bukan melakukan tindakan premanisme seperti itu." sesal Sisjoko.
Berita: kasus
ILO Nyatakan Omnibus Law Bermasalah, KSBSI, KSPI dan KSPSI Desak Pemerintah Segera Amandemen UU Ciptaker
Keberadaan UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 secara nyata mengurangi dan menghilangkan hak-hak buruh/pekerja Indonesia terkait penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya atau outsourcing, pembayaran pesangon, ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya.
Kesimpulan KSBSI: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 dan Tak Punya Kekuatan Hukum Mengikat
Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Sidang Uji Formil UU No.6/2023 KSBSI Yakin Gugatan Diterima MK
Sebetulnya sangat mudah bagi MK untuk dapat memutuskan mengembalikan atau kembali memberlakukan 1 saja UU (yakni UU no 13/2003 diberlakukan kembali) dari 78 UU yang dihapus dalam omnibus law UU cipta kerja jilid 2 (UU No 6/2023).

Ada Dugaan Terjadi PMH, Buruh PT. Freetrend Layangkan Gugatan ke PN Tangerang
KSBSI.org, Buruh di PT. Freetrend kembali melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Banten ,Kamis (3/6/2021). Gugatan enam orang buruh pabrik alas kaki “New Balance” yang berlokasi di kawasan industri Cidurian Balaraja ini diduga terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Fix, Hari Ini KSBSI Gugat UU Cipta Kerja
"Kami tetap akan melanjutkan perjuangan ini, dengan menggugat UU Cipta Kerja yang baru diterbitkan kemarin melalui pengujian formil dan materiil di MK,"

Dugaan Kasus Penipuan Calo Tenaga Kerja Kembali Terjadi
KSBSI.org, Bukan rahasia umum lagi tentang maraknya kasus percaloan tenaga kerja diberbagai daerah. Seperti diwilayah industri, diantaranya Kabupaten Bekasi, Karawang Jawa Barat serta Kabupaten Serang Banten. Modus para sindikat percaloan tenaga kerja ini bermain rapi. Karena pemainnya ada oknum dari dalam perusahaan dan bekerja sama dengan oknum masyarakat disekitar perusahaan.

Demo PN Jakarta Pusat, Ratusan Buruh PT Elteha Internasional Tuntut Kejelasan Verifikasi Akhir Pasca Pailit
Sedikitnya 200 orang Buruh Karyawan/Karyawati PT Elteha Internasional menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut kejelasan dari proses Verifikasi Akhir pasca pailit yang tertunda sejak 8 April 2021 lalu.
Talk Show KSBSI, Regulasi Cipta Kerja Langgar Konvensi ILO 98/1949? Simak Ulasannya
"Tiga konfederasi dan ITUC telah mengirim surat ke ILO pusat di Jenewa minta Regulasi Cipta Kerja ini dibahas dalam Konferensi ILO Juni mendatang. Dan telah dilaporkan Regulasi Cipta Kerja ini telah melanggar Konvensi ILO 98/1949 Tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama." tegasnya.

Serikat Buruh F HUKATAN KSBSI Desak Pemkab Berau Bersikap Terkait PHK Sepihak di PT NPN
KSBSI.org, Tanjung Redeb – Konfilik antar perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Natura Pasific Nusantara (NPN) dengan buruh, berujung unjuk rasa. Ratusan buruh yang tergabung di F-Hukatan DPC KSBSI Berau menuntut Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini.