Dalam putusan itu, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) secara keseluruhan.
![]() |
![]() |
Dalam putusan itu, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) secara keseluruhan.
Situasi perundingan kian meruncing setelah pihak manajemen, melalui tim hukumnya (lawyer), mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan para karyawan untuk membayar biaya parkir di area hotel, dimana disitu ada sekretariat dari FSB Kamiparho yang dijadikan tempat berdiskusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Merespon apakah pengangkatan itu sah atau tidak di mata hukum, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Profesor Romli Atmasasmita menyampaikan pandangan hukumnya. Simak selengkapnya..
Selain menolak PHK, pekerja juga mempersoalkan kecilnya hak pesangon yang ditawarkan perusahaan. Menurut Soleh, dalam surat pemberitahuan PHK yang diberikan kepada karyawan mencantumkan pemberian pesangon sebesar 0,5 ketentuan.
Dengan putusan ini, lahir norma baru yang menegaskan bahwa pembayaran manfaat dana pensiun dapat dilakukan sekaligus (lumpsum), sesuai dengan pilihan dan hak peserta, serta tidak lagi dibatasi secara 'wajib' untuk dibayarkan secara berkala.
Permohonan ini diajukan oleh Alfonsius Londoran dkk, dengan Tim Kuasa Hukum: Saut Pangaribuan SH MH, Marjan Tusang SH MH, Harris Manalu SH dan Dwi Sihol Marito Manalu SH.
Sri Rejeki menegaskan, kasus penyekapan dengan kekerasan brutal ini harus menjadi perhatian serius publik karena menyangkut keselamatan perempuan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Aksi Solidaritas mendukung perjuangan buruh PK FSB KAMIPARHO KSBSI PT Doga akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan Kamis 25 Juni 2026.
Buruh berharap apa yang menjadi tuntutan mereka bisa dipenuhi oleh pihak perusahaan, dan buruh memperoleh apa yang sudah menjadi hak normatif buruh.