Lokalatih ini diselenggarakan pada 14–16 April 2026 di Crown Victoria Hotel dan dihadiri sekitar 40 peserta lintas sektor (40% perempuan) yang terdiri dari penyelenggara layanan lini depan baik dari lintas sektor pemerintah kabupaten Tulungagung, Migrant Worker Resource Center (MRC), organisasi perempuan, perangkat desa, dan aparat penegak hukum. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), identifikasi korban, mengembangkan SOP Daerah untuk Layanan yang berkualitas dan terkoordinasi, mengembangkan mekanisme rujukan, serta memastikan akses keadilan yang responsif gender bagi perempuan pekerja migran.

Carlos berharap penerapan WFH di perusahaan tidak disalah gunakan dengan mengurangi hak hak pekerja/buruh. Ia juga menekankan pentingnya megambil momentum transformasi budaya kerja nasional ini dengan memperkuat kolaborasi dan dialog sosial anatara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha.

Peningkatan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Deli Serdang untuk Pengelolaan Kasus yang Responsif Gender dan Layanan Perlindungan Terpadu untuk Perempuan Pekerja Migran yang Berisiko Terkena Perdagangan Orang dan Kerja Paksa

Organ yang menjadi Unit Pertahanan dan Pengawalan KSBSI ini memiliki peran penting yang dibutuhkan organisasi; bukan hanya ketahanan fisik semata, namun juga dituntut untuk mampu mengatur strategi dan inteligensi yang dibutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, KSBSI dan KSPSI AGN menyampaikan beberapa situasi dan kondisi perburuhan di Indonesia, salah satunya meminta untuk segera diterbitkannya UU Ketenagakerjaan baru yang pro buruh serta mendukung program pemerintah yang pro dengan rakyat. Serikat buruh juga menyatakan dukungan penuh kepada Presiden RI, Prabowo Subianto untuk tetap melanjutkan seluruh program yang dinilai berpihak kepada rakyat.

Sebagai organisasi serikat buruh yang mewakili pekerja di sektor kimia, industri umum, farmasi, dan kesehatan, pihaknya berkepentingan terhadap tegaknya hukum yang adil, profesional, dan tidak berpihak.

Relasi yang kokoh dibangun bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat kepercayaan dan silaturahmi seperti malam ini

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Perkara ini bermula dari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap 3 (tiga) orang pekerja yang salah satunya menjabat sebagai General Affair. PHK tersebut diduga dilakukan secara sepihak dengan alasan-alasan yang tidak proporsional dan tidak berdasar hukum.

Melalui deklarasi ini, ILO bersama Kemen Perekonomian RI, Kemnaker, Kementerian Ham, Apindo, Kadin Indonesia serta 10 Konfederasi serikat pekerja/buruh Indonesia menegaskan bahwa penghormatan HAM dan pekerjaan layak adalah fondasi keberlanjutan usaha, pengembangan tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.