Berita: nasional


 Terkait K3, Pemerintah Belum Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981 dan No. 161/198

Terkait K3, Pemerintah Belum Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981 dan No. 161/198

KSBSI.org, International Labour Organization atau ILO (Organisasi Buruh Internasional) perwakilan Jakarta mempertanyakan pemerintah, karena sampai saat ini belum melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981. Dimana menjelaskan setiap negara anggota ILO harus memiliki kebijakan, konsep, dan rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).


Aktivis Serikat Buruh Ingatkan Pemerintah Tentang Komitmen K3

Aktivis Serikat Buruh Ingatkan Pemerintah Tentang Komitmen K3

KSBSI.org, Dalam memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau dikenal K3 Nasional, International Labor Organization (ILO) Perwakilan Jakarta, Kamis kemarin (13/1/2022) menggelar diskusi daring ‘Peliputan Media dan Literasi Berita Tentang K3 Dimasa Pendemi’, Jumat (14/1/2022). Dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan serikat buruh/serikat pekerja, pemerintah dan jurnalis.


Kadin Bangun Dialog dengan Serikat Buruh - Serikat Pekerja untuk Membahas Kesejahteraan Buruh

Kadin Bangun Dialog dengan Serikat Buruh - Serikat Pekerja untuk Membahas Kesejahteraan Buruh

KSBSI.org, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama serikat pekerja, antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Seluruh Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), sepakat membentuk kelompok kerja untuk kesejahteraan buruh yang lebih baik.


Sekjen NIKEUBA Jelaskan Kurikulum Pelatihan Mendidik Buruh Jadi Cerdas

Sekjen NIKEUBA Jelaskan Kurikulum Pelatihan Mendidik Buruh Jadi Cerdas

Pelatihan apa saja yang menjadi standar Kurikulum KSBSI untuk diberikan kepada anggota-anggota Federasi afiliasinya? sekjen FSB NIKEUBA Dwi Harto Hanggono menjelaskan secara lengkap.


Ini Sikap Aktivis Buruh DKI Jakarta, Terkait Polemik UMP DKI 2022 Yang Diputuskan Anies Baswedan

Ini Sikap Aktivis Buruh DKI Jakarta, Terkait Polemik UMP DKI 2022 Yang Diputuskan Anies Baswedan

KSBSI.org, JAKARTA - Pasca Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta membuat kebijakan merevisi putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021, rupanya menuai penolakan keras dari pengusaha. Bahkan, pemerintah sendiri menganggapnya sebagai kepala daerah yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah dalam penetapan upah minimum yang mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.


Polemik Revisi UMP DKI Jakarta Berlanjut, Anies Baswedan Bersikukuh, Pengusaha Masih Protes

Polemik Revisi UMP DKI Jakarta Berlanjut, Anies Baswedan Bersikukuh, Pengusaha Masih Protes

KSBSI.org, Kebijakan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, rupanya tak berjalan mulus. Pasalnya, pasca putusan ini, pelaku usaha banyak yang protes dan menilai upah tinggi akan membawa persoalan baru. Sebab, 2 tahun pandemi Covid-19 menyebabkan bisnis diberbagai sektor banyak terpuruk. Dan sebagian lagi terpaksa gulung tikar.


Ini Pandangan Strategi Aktivis KSBSI Sumatera Utara di Tahun 2022

Ini Pandangan Strategi Aktivis KSBSI Sumatera Utara di Tahun 2022

KSBSI.org, Bisa dipastikan pada 2022 ini persoalan dan tantangan serikat buruh semakin banyak. Apalagi, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, membuat aktivis buruh harus lebih fokus melakukan konsolidasi maupun advokasi. Sebab, beberapa pasal dalam undang-undang ini dinilai telah banyak mendegradasi hak buruh di dunia kerja. Seperti soal upah dan status pekerjaan.


 Agar Persoalan Selesai, Aktivis Buruh Sarankan Gubernur Banten Harus Mau Dialog

Agar Persoalan Selesai, Aktivis Buruh Sarankan Gubernur Banten Harus Mau Dialog

KSBSI.org, JAKARTA - Perseteruan antara aktivis serikat buruh/serikat pekerja di Banten dengan Wahidin Alim Gubernur Banten akhirnya mulai reda. Hal ini terlihat, kabar di media sosial, kedua belah pihak melakukan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Laporan Polisi No: LP/B/496/XII/2021/SPKT III. DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN tanggal 24 Desember 2021.


KSBSI Menggelar Diskusi Terkait Judicial Review UU Cipta Kerja Yang Tidak Berpihak Pada Kaum Buruh

KSBSI Menggelar Diskusi Terkait Judicial Review UU Cipta Kerja Yang Tidak Berpihak Pada Kaum Buruh

KSBSI.org, Sukabumi-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar diskusi dengan tema,"Quo Vadis Putusan MK Yang Menyatakan UUCK Inkonstitusional Bersyarat?" "Diskusi ini bertujuan mengambil sikap tentang langkah apa yang relevan dan strategis dilakukan jajaran KSBSI untuk menghentikan sikap Pemerintah yang masih tetap memberlakukan UUCK, PP 35/2021, PP 36/2021 sebagai payung hukum menjalankan kebijakan publiknya", tutur Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, dalam pembukaan diskusi.


Presiden KSBSI: Buruh Jangan Menyalahgunakan Uang BSU Untuk Komsumtif

Presiden KSBSI: Buruh Jangan Menyalahgunakan Uang BSU Untuk Komsumtif

KSBSSI.org, Sejak tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan program bantuan subsidi upah kepada buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Bagi buruh yang mendapatkan subsidi ini juga harus mengikuti pendaftaran dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan tahun ini, telah terbit lagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021.