KSBSI.org, International Labour Organization atau ILO (Organisasi Buruh Internasional) perwakilan Jakarta mempertanyakan pemerintah, karena sampai saat ini belum melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981. Dimana menjelaskan setiap negara anggota ILO harus memiliki kebijakan, konsep, dan rencana kerja untuk meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

KSBSI.org, Dalam memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau dikenal K3 Nasional, International Labor Organization (ILO) Perwakilan Jakarta, Kamis kemarin (13/1/2022) menggelar diskusi daring ‘Peliputan Media dan Literasi Berita Tentang K3 Dimasa Pendemi’, Jumat (14/1/2022). Dengan menghadirkan narasumber dari perwakilan serikat buruh/serikat pekerja, pemerintah dan jurnalis.

KSBSI.org, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama serikat pekerja, antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Seluruh Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), sepakat membentuk kelompok kerja untuk kesejahteraan buruh yang lebih baik.

Pelatihan apa saja yang menjadi standar Kurikulum KSBSI untuk diberikan kepada anggota-anggota Federasi afiliasinya? sekjen FSB NIKEUBA Dwi Harto Hanggono menjelaskan secara lengkap.

KSBSI.org, JAKARTA - Pasca Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta membuat kebijakan merevisi putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021, rupanya menuai penolakan keras dari pengusaha. Bahkan, pemerintah sendiri menganggapnya sebagai kepala daerah yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah dalam penetapan upah minimum yang mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

KSBSI.org, Kebijakan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, rupanya tak berjalan mulus. Pasalnya, pasca putusan ini, pelaku usaha banyak yang protes dan menilai upah tinggi akan membawa persoalan baru. Sebab, 2 tahun pandemi Covid-19 menyebabkan bisnis diberbagai sektor banyak terpuruk. Dan sebagian lagi terpaksa gulung tikar.

KSBSI.org, Bisa dipastikan pada 2022 ini persoalan dan tantangan serikat buruh semakin banyak. Apalagi, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, membuat aktivis buruh harus lebih fokus melakukan konsolidasi maupun advokasi. Sebab, beberapa pasal dalam undang-undang ini dinilai telah banyak mendegradasi hak buruh di dunia kerja. Seperti soal upah dan status pekerjaan.

KSBSI.org, JAKARTA - Perseteruan antara aktivis serikat buruh/serikat pekerja di Banten dengan Wahidin Alim Gubernur Banten akhirnya mulai reda. Hal ini terlihat, kabar di media sosial, kedua belah pihak melakukan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Laporan Polisi No: LP/B/496/XII/2021/SPKT III. DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN tanggal 24 Desember 2021.

KSBSI.org, Sukabumi-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar diskusi dengan tema,"Quo Vadis Putusan MK Yang Menyatakan UUCK Inkonstitusional Bersyarat?" "Diskusi ini bertujuan mengambil sikap tentang langkah apa yang relevan dan strategis dilakukan jajaran KSBSI untuk menghentikan sikap Pemerintah yang masih tetap memberlakukan UUCK, PP 35/2021, PP 36/2021 sebagai payung hukum menjalankan kebijakan publiknya", tutur Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, dalam pembukaan diskusi.

KSBSSI.org, Sejak tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan program bantuan subsidi upah kepada buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Bagi buruh yang mendapatkan subsidi ini juga harus mengikuti pendaftaran dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan tahun ini, telah terbit lagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021.