Elly Rosita Silaban menyatakan apresiasi atas dilantiknya kedua Jenderal polisi tersebut.

Dalam aksinya, FPE KSBSI menyampaikan enam tuntutan, yakni, membatalkan PHK sepihak dan mempekerjakan kembali 22 anggota FPE KSBSI PT Nadesico Nickel Industry, memulihkan hak-hak pekerja yang telah di-PHK, serta menghentikan praktik diskriminasi terhadap pengurus serikat pekerja.

Sebelumnya, KSBSI telah memberikan usulan dan masukan kepada panitia kerja (Panja) RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Gedung Parlemen Senayan.

Eskalasi Gerakan Buruh dan Bayang-Bayang Kepentingan Kelompok: DPRD DKI Buka Ruang Dialog Damai Kawal RUU Ketenagakerjaan

Banyak buruh daerah yang sudah mendesak untuk menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI.

KBPBI yang terdiri atas 18 konfederasi dan 157 federasi, kini menjadi kekuatan signifikan dari sekitar 90 persen serikat besar di Indonesia.

Kapolri mengatakan untuk menghadapi situasi global yang membutuhkan kualitas SDM dan kompetensi dari SDM KSBSI, para buruh Indonesia harus betul-betul siap menghadapi perubahan zaman, termasuk menghadapi berbagai macam tantangan teknologi dan memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Ia meminta buruh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban membacakan seluruh putusan yang tertuang dalam SK Rakernas KSBSI tahun 2026.

“Aksi damai ini adalah panggilan moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tidak ada hilirisasi tanpa buruh yang dihargai, tidak ada industri tanpa perlindungan hak buruh, dan Kami akan terus berjuang secara damai, konstitusional, dan bermartabat hingga hak-hak buruh dipulihkan. Solidaritas adalah kekuatan kita bersama.”tegas Ketua Umum FPE KSBSI, Nikasi Ginting.

Dia menerangkan, bahwa peran serikat pekerja/buruh tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh saja. Melainkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, pengusaha untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.