Myanmar adalah sebuah negara yang saat ini masih berlangsung konflik kekerasan dan konflik politik. Banyak warga yang menjadi korban akibat kekejaman junta militer Myanmar

Mengenai evaluasi nanti akan dibahas yang diantaranya tentang efisiensi, efektivitas, partisipasi, keberlanjutan, gender, kualitas training, manusia dan lingkungan.

"Kita tidak akan tau kapan keahlian ini akan kita pergunakan. Tapi saya yakin dalam saat-saat tertentu tidak tertutup kemungkinan kawan-kawan akan mendapati situasi seperti ini,"

Pekerja mengalami diskriminasi perlindungan kerja dibanding lainnya. Situasi ini telah memicu konflik yang semakin eskalatif, antara pengemudi online dengan pemilik platform. Juga memperburuk upaya pemerintah mewujudkan target pekerjaan layak (decent work) sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

"Harapan AKUKIA ini agar serikat buruh lebih dilibatkan lagi terkait diskusi dan pembahasan RUU KIA terutama terkait isu yang beririsan dengan ketenagakerjaan perempuan dan anak.

Kami jejaring ini, menginginkan untuk dilibatkan dalam pembahasan kebijakan sektor maritim, kami juga mendorong kolaborasi dan sinergitas antar kementerian yang terkait demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja menuju kerja layak sektor maritim.

Menyikapi tragedi ledakan gas pada PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS)

Dimualai Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai tersebut mengambil Tema : Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2:14) Sub Tema : Dengan Semangat Natal Kita Tingkatkan Kebersamaan dan Kepedulian Sesama.

Audiensi yang dilakukan AKUKIA kali ini dalam rangka menyampaikan kertas posisi AKUKIA terhadap Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang saat ini masih dalam pembahasan DPR.

Ditemui langsung oleh , Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang diwakilkan oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel, Capt. Maltus Jackline K perwakilan Jejaring Serikat Pekerja sektor Maritim menyampaikan aspirasi pekerja/buruh diantaranya tentang pentingnya perlindungan untuk mewujudkan kerja layak bagi pekerja disektor maritim Indonesia termasuk jaminan sosial.