"Kami tidak ingin bicara putar sana putar sini, bayarkan hak pesangon yang di PHK sesuai aturan atau sesuai kesepakatan. Jika tidak sepakat, maka kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak." tegasnya

Menerima kunjungan tamu dari OECD Department Ekonomi (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi), Phil Hemmings untuk misi struktural survei ekonomi.

Fatkhulloh menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perlawanan baik litigasi maupun non litigasi termasuk menempuh jalur hukum pidana bahkan dirinya tidak segan akan mempailitkan perusahaan PT Duta Sumpit Indonesia jika tuntutan kami tidak segera dikabulkan.

Agenda ini dilakukan untuk pertama kalinya dan bagi anggota serta driver SPP TJ - FSB NIKEUBA bekerja sama dengan LSP-LLAJ. Untuk mengikuti uji kompetensi pengemudi angkutan umum.

Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB NIKEUBA KSBSI) menyatakan menolak dengan kebijakan perusahaan yang menutup pabriknya, mereka menggelar demo di depan PT Prima Jaya Multicon

Ketua Umum : Trisnur Priyanto Wakil Ketua Umum : Elly Rosita Silaban Sekretaris Jenderal : Ary Joko Sulistyo Wakil Sekretaris Jenderal : Faizal Rakhman Ketua Bidang Program : Martua Raja Siregar Wakil Ketua Bidang Program : Yuman Sagala

Setelah melewati tahap demi tahap pembahasan agenda kongres, akhirnya Tri Pamungkas Ketua Majelis Pimpinan Sidang (MPS) membuka kompetisi pemilihan Ketua Umum dan Sekretariss Jenderal secara terbuka kepada seluruh peserta delegasi kongres. Namun dari semua Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang sudah dinyatakan demisioner hampir semua tidak bersedia maju bertarung merebut 2 posisi strategis tersebut.

Tantangan terberat FSB GARTEKS KSBSI kedepannya adalah menghadapai Bonus Demografi 2045 dan saat ini memasuki era digitalisasi. Ada baiknya, kita harus menyikapi tantangan ini dengan kritis dan solusi kepada pemerintah dan pengusaha, supaya serikat buruh kita tetap mempunyai posisi tawar yang kuat

Diskusi ini membahas upaya para pemangku kebijakan dan aktor ketenagakerjaan dalam mendorong kesetaraan gender untuk memastikan pekerjaan yang layak di pedesaan tercapai. Selanjutnya Yuli menambahkan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan perlindungan pekerja perempuan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta peraturan perundangan turunannya yang mencakup perlindungan fungsi reproduksi dan non diskriminatif.

Pertemuan dengan perwakilan buruh Indonesia tersebut diantaranya membahas pandangan mengenai pentingnya pengembangan keterampilan untuk pekerjaan masa depan, perlindungan sosial dan perluasan jangkauan bagi sektor informal, pengawasan ketenagakerjaan dan dialog sosial.