Oberlian Sinaga salah satu kuasa hukum perkara 96/PUU-XXII/2024 dimohonkan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan pihaknya optimis permohonan buruh dikabulkan oleh Majelis Hakim MK, pasalnya UU Tapera ini membebani buruh serta tidak jelas peruntukan serta barangnya ada dimana dan seperti apa, mereka hanya ingin mengumpulkan uang buruh saja tanpa manfaat yang jelas.

SEBUMI beraudensi dengan Bupati Deli Serdang Sumatera Utara dalam rangka penguatan tata kelola migrasi.

Perubahan iklim dimulai saat revolusi industri pada 1760-1830.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Sidang gabungan Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 ini beragenda Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli Pemohon.

Pelatihan Paralegal ini diikuti oleh peserta dari perwakilan pengurus dan anggota FSB NIKEUBA di wilayah Sumatera Utara, dengan tujuan untuk membangun kapasitas berorganisasi khususnya dalam isu-isu hukum ketenagakerjaan, penguatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pendampingan bagi anggota yang bermasalah.

Peringatan tahun ini menjadi istimewa karena diagendakan akan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

PT. KPC terletak diwilayah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, salah satu perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Proses perundingan PKB belum lama ini telah berhasil diselesaikan. Dalam perundingan tersebut, klausul tentang transisi berkeadilan berhasil disepakati dan dituangkan dalam PKB terbaru. Keberhasilan ini tercapai pada hari kedua perundingan yang berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025.

Hadiah tersebut berupa, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, lalau akan menindak lanjuti pembentukan satgas PHK, memulai pembahasan RUU PPRT di DPR serta UU Perampasan Aset Koruptor, secepatnya akan mempelajari UU tentang Perlindungan Pekerja Awak Kapal Perikanan, menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional.

"Serikat buruh harus bisa duduk bersama, karena kalau kita selalu melawan pemerintah itu tidak mungkin bisa mencapai sesuatu, karena pembuat kebijakan itu adalah pemerintah. Untuk itu, serikat harus bisa menawarkan opsi supaya dapat duduk bersama sehingga bisnis dapat berjalan, kebijakan akan dapat pro keadilan dan kemanusiaan."