Aktivis Buruh: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Mengutamakan Kepentingan Investor

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggenjot agar invetor asing masuk ke negara ini untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Termasuk,segera melakukan program vaksinasi  Covid-19 ke seluruh masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan program pemulihan ekonomi.

Dalam agenda pemulihan ekonomi dan lapangan kerja, Markus mengingatkan pemerintah supaya pemerintah tetap memperhatikan upah dan kesejahteraan buruh. “Jadi, tak ada guna kalau nantinya lapangan kerja terbuka lebar, jika upah buruh rendah. Dan status pekerjaannya hanya buruh kontrak,” ujarnya, saat diwawancarai di Cipinang Muara, Jakarta Timur Jumat (15/1/21).

Kata Markus, semakin terbukanya prakti kerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dia menilai akan menimbulkan polemik kedepannya bagi perekonomian buruh. Misalnya, kalau seorang buruh tidak masuk terdaftar dalam program jaminan sosial, maka bisa berdampak perekonomiannya dari keluarga sampai tingkat nasional.

Karena itu, kalau pemerintah serius menargetkan tahun ini adalah pemulihan ekonomi, maka hak dan kesejahteraan buruh juga harus diperhatikan. Sebab upah layak adalah hukum ekonomi yang harus dipenuhi oleh semua buruh yang bekerja. 

“Atau tepatnya pemerintah sebaiknya tahun ini membuat skema upah layak dalam menjalankan program pemulihan ekonomi. Baik dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia menerangkan disahkannya UU Cipta Kerja, juga lahir penetapan upah murah terhadap buruh informal yang bergerak di sektor usaha kecil (mikro). Karena peluang investor luar memang melirik jenis usaha mikro, namun upah yang diberikan sebatas upah harian. 

Intinya, Markus menegaskan kalau Jokowi menargetkan pemulihan ekonomi, semua kabinet menterinya harus serius. Jangan setengah hati untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi. Kemudian, lebih fokus menciptakan berbagai macam program vokasi (pelatihan) ditengah masyarakat.  

“Pemerintah harus lebih banyak lagi menciptakan Badan Latihan Kerja (BLK) sampai tingkat kabupaten/kota. Fasilitas dan perlengkapan alat vokasi sebaiknya diperbaharui berbasiskan teknologi industri 4.0. Program pelatihan yang diberikan harus serius dan berjenjang, supaya peserta pelatihan yang lulus nanti memiliki mental yang bagus dan siap saing di dunia kerja,” jelasnya.

Terakhir, Markus menegaskan agenda pemulihan ekonomi tahun ini tidak mungkin berjalan baik, kalau mengabaikan kesejahteraan buruh. Karena, buruh itu salah satu garda terdepan pembangunan ekonomi. Jadi, pemerintah harus bisa menciptakan hubungan industrial yang baik, antara pengusaha dan perwakilan serikat buruh/pekerja.

“Kalau pemerintah hanya mementingkan pemilik modal, saya pikir nantinya menjadi sia-sia. Karena bisa saja, nantinya di era industri 4.0 serba teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi, pengusaha lebih memilih robot menjadi pekerja di perusahaan. Sementara, masyarakat kita yang sudah tidak bekerja lagi akibat pandemi Covid-19 sulit mendapat pekerjaan,” tandasnya. (A1)