KSBSI.ORG Bambang SY Ketua Bidang Konsolidasi DPP Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ( DPP FSB NIKEUBA KSBSI) mengatakan pada 2021 ini pemerintah harus serius melakukan program pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, sejak Indonesia ikut terdampak pandemi Covid-19, tak hanya pengusaha yang pusing tujuh keliling.
Baca juga: Aktivis Buruh: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Mengutamakan Kepentingan Investor , Janji Pemerintah, Tahun Ini Lapangan Kerja Terbuka Lebar,
“Namun jutaan buruh termasuk ikut
menderita. Mereka menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan
serta sebagian besar upahnya mengalami penurunan, karena ada kebijakan
pengurungan jam kerja dari perusahaan,” ujarnya, waktu diwawancarai, di
Cipinang Muara, Jakarta Timur, Senin
(18/1/21).
Ia juga menyarankan pemerintah ikut
memprioritaskan buruh dalam program vaksinasi Covid-19, supaya bisa kembali
normal bekerja untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Sebab, salah satu penyebab buruh mengalami penurunan
upah, karena sering diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Besar-Besaran
(PSBB).
“Salah satunya sekarang ini kembali
diberlakukan PSBB dari Pulau Jawa sampai Bali,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini sangat
berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Karena salah satu kebijakan PSBB
mengurangi jam kerja buruh. Sehingga omset keuntungan, seperti di sektor
perusahaan ritel kembali lesu dan dampaknya bisa terjadi PHK massal atau upah
buruh dikurangi.
“Saya berharap, pemerintah harus bisa
memberikan solusi alternatif terkait dampak PSBB pada buruh. Karena pandemi
ini, buruh telah banyak menjadi korban kehilangan pekerjaan, upahnya berkurang
jauh,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Bambang berharap,
kalau pemerintah tahun ini fokus pemulihan ekonomi, sebaiknya memiliki konsep
jelas. Jadi tidak sekadar program formalitas. Contohnya, pemerintah saat ini
sedang menggelontorkan dana tidak sedikit untuk program Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) bagi buruh terdampak pandemi. Bambang menilai program itu
bagus, namun jangan bersifat asal jadi.
Dia beralasan, karakter buruh hanya
bekerja dan kewajibannya saat bekerja selama bertahun-tahun. Dan mereka minim
mempunyai keahlian wirausaha. Artinya, kalau pemerintah mendadak menawarkan
program UMKM sebagai solusi lapangan kerja baru, dirinya merasa khawatir.
Sebab, saat dana itu diberikan dan mereka tidak memiliki keahlian menjalankan
bisnisnya tentu bisa menjadi sia-sia.
“Kalau ingin memberikan dana ada
baiknya diseleksi dan dibuat dahulu pelatihan usaha kepada peserta buruh yang
ikut program UMKM. Artinya, buruh jangan hanya diberikan kail saja, tapi harus
diberikan umpan juga. Termasuk hati-hati menggelontorkan dana UMKM, agar tidak
terjadi penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Bambang menyarankan agar
pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi menghidupkan Balai Latihan Kerja
dari DKI Jakarta sampai tingkat kabupaten/kota Dia menerangkan, pemerintah
selama ini masih sangat minim mensosialisasikan manfaat BLK ditengah
masyarakat.
Jadi tak heran, sampai hari ini
masyarakat masih minim mengetahui manfaat ikut program BLK. Padahal kalau
masyarakat ikut pelatihan dan setelah itu mendapatkan sertifikat resmi, Bambang
mengatakan nilai jual mereka akan tinggi ketika bekerja di perusahaan.
“Kami berharap pemerintah harus lebih
intens melakukan program BLK dengan merangkul serikat buruh untuk meningkatkan
Sumber Daya Manusia (SDM) setelah pandemi Covid-19 usai nanti,” tutupnya.
(A1)