Memperjuangkan Hidup Layak, Bagi Pekerja Migran Perikanan dan Pengolahan Makanan Laut

Ada pun program ini adalah ‘Ship to Shore Rights South East Asia’. Tujuannya antara lain memperkuat kerangka hukum, melindungi hak tenaga kerja, memberdayakan pekerja di sektor perikanan serta pengolahan hasil laut di Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam. Dan akan dikerjakan selama 4 tahun (2020-2024) oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) serta Program Pembangunan UNDP dari PBB.

Intinya, program Ship to Shore Rights pada dasarnya untuk melindungi hak pekerja migran dari kejahatan kerja paksa, perdagangan manusia, perekrutan ilegal dan akses informasi yang buruk. Lalu bekerja sama dengan aktivis pekerja migran, pemerintah setiap perwakilan negara , serikat buruh, pengusaha, agen perekrutan dan asosiasi pemilik kapal.

Chihoko Asada-Miyakawa Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik menjelaskan bahwa program Ship to Shore Rights South East Asia sebelumnya sudah dijalankan dan berakhir pada Maret 2020. Kemudian akan dilanjutkan  lagi tahun ini untuk 4 tahun kedepan. Dia menilai, program tersebut terbilang berhasil, salah satunya mengatasi praktik kejahatan perdagangan manusia.

“Program ini mampu menciptakan pekerjaan layak bagi perempuan dan laki-laki pada sektor perikanan dan pengolahan makanan laut diwilayah Asia Tenggara. Walau sebelumnya kami banyak menemukan tantangan, mensosialisasikan tentang untuk mengelola migrasi dan pekerjaan lintas batas yang profesional,” ucapnya. 

Nenette Motus Direktur Regional IOM untuk Asia dan Pasifik ikut menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong migrasi tenaga kerja reguler, bagi mereka yang bekerja di industri perikanan dan pengolahan makanan laut. Kemudian ikut memastikan bahwa setiap pekerja direkrut melalui jalur yang aman, bukan ilegal.

“Kami tetap menekankan mengenai pentingnya kemampuan para migran untuk mempengaruhi perubahan melalui peningkatan kesadaran akan hak tenaga kerja mereka. Dan kemampuan untuk mencari pemulihan di mana eksploitasi atau perdagangan manusia teridentifikasi, ”katanya.

Sementara Christophe Bahuet Wakil Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik menyampaikan kontribusi migrasi dalam pembangunan di Asia Pasifik sangat signifikan. Dan dapat meningkat lebih jauh, terutama jika terjadi melalui jalur yang aman, teratur dan teratur.

“UNDP sangat menghargai kemitraan kami dengan Uni Eropa, ILO dan IOM di bawah program ini, karena memungkinkan kami untuk membuka potensi transformasi migrasi dan untuk mendukung kemajuan sosial ekonomi di Asia Tenggara, ” ucapnya.

Sekadar tahu, negara-negara di Asia Tenggara termasuk di antara produsen dan pengekspor produk ikan dan makanan laut terbesar di dunia. Rantai pasokan penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut bergantung pada beberapa negara. Termasuk perikanan tangkap dan pengolahan primer dan sekunder berbasis lahan. Pekerja migran berkontribusi signifikan pada sektor-sektor ini sebagai nelayan dan pekerja dalam tahap pemrosesan.

Kerangka peraturan untuk migrasi tenaga kerja di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut seringkali lemah, dengan pekerja migran sering direkrut melalui jalur tidak resmi dan informal. Meskipun ada peningkatan penting dalam beberapa tahun terakhir, para pekerja masih melaporkan kurangnya kontrak kerja tertulis, gaji yang kurang atau pemotongan gaji, jenis pencurian gaji lainnya, dan pemaksaan atau pekerjaan tidak sukarela.

Pandemi Covid-19 sebenarnya juga berdampak parah pada kehidupan dan mata pencaharian pekerja migran dan keluarganya. Program Ship to Shore Rights Asia Tenggara akan mendukung pemerintah dan mitra dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan yang kuat bagi semua pekerja migran di sektor ekonomi dan sosial yang penting ini. (A1)