ITUC Serukan Aksi Menolak Kudeta Militer Myanmar

“Kami akan melakukan aksi, menentang milite yang telah memberangus proses demokrasi yang telah dibangun selama ini dan akan terus melakukan kampanye kepada masyarakat dunia ” ucapnya dalam keterangan tertulisnya di laman   ituc-csi.org, Senin kemarin (8/2/21).

Akibat kudeta itu, pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi beserta tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD) akhirnya ditangkap. Militer menuding telah kecurangan dalam proses Pemilu. Sehingga perolehan suara partai NLD lebih signifikan dari partai lainnya dan menunjuk salah satu jenderal pelaksana tugas Presiden Myanmar dimasa transisi.   

Melihat kepemimpinan sipil telah dirampas kembali oleh rezim diktator, ITUC mendesak semua pemimpin negara tidak mengakui pengambilalihan kekuasaan itu. Lalu akan mendesak kursi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa harus dikosongkan, Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan dan kami memerlukan sesi khusus yang mendesak dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

“Para pemimpin negara ASEAN juga harus bertindak untuk memenuhi komitmen demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai langkah awal, sanksi harus ditujukan kepada pimpinan militer, termasuk sanksi finansial langsung yang berfokus pada kepentingan bisnis militer,” ungkapnya.

Selain itu, ITUC menyampaikan semua para pemimpin negara perlu melacak rantai pasokan perusahaan yang dijalankan militer untuk memastikan penerapan sanksi ini secara penuh dan lengkap. Kemudian semua kerjasama militer dengan Myanmar harus segera dihentikan dengan larangan ekspor senjata ke negara ini. Termasuk perusahaan senjata yang selama ini menjadi mitra militer Myanmar harus diungkapkan dan dimintai pertanggungjawaban.

ITUC juga menyampaikan membutuhkan dukungan dan bantuan segera untuk semua pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan yang dilakukan militer Myanmar. Begitu juga, staf diplomatik di negara asing harus dilindungi.

“Perusahaan internasional harus memberikan dukungan kepada pekerja di mana operasi dibatasi dan memberikan dukungan dan perlindungan kepada pekerja yang memprotes kudeta.

Intinya, Sharan Burrow mengatakan bahwa ITUC tetap membangun solidaritas serikat pekerja/buruh dan rakyat Myanmar. Serta memberikan penghormatan kepada mereka yang berani bersuara menolak pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer. Karena proses demokrasi dan kepemimpinan sipil telah berjalan baik.

“ITUC menolak Myanmar kembali lagi pemerintahan diktator yang pernah dikuasai 30 tahun oleh kekuatan militer. Kami berjanji untuk bersatu dengan rakyat Myanmar dan memastikan bahwa suara rakyat harus dihormati. Semua yang telah dipilih secara demokratis akan dapat menciptakan pemerintahan yang konstitusi dan transparan,” tutupnya. (A1)