KSBSI.ORG, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menyatakan sikap tegas menolak kudeta militer yang dilakukan Junta Militer terhadap pemerintahan yang sah di Myanmar.
Baca juga: Serikat Buruh KIKES Ajak Pemerintah Hormati Peradilan MK, Stop Bahas RPP!,
Junta
militer menangkap pemimpin de fakto Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win
Myint serta pejabat lainnya. Aung San Suu Kyi merupakan Penasehat Negara
pemerintahan Myanmar.
Presiden
DEN KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan, mendukung penuh perjuangan rakyat
Myanmar, terutama Serikat Buruh yang tengah melakukan aksi protes anti kudeta
terhadap Junta militer.\
“KSBSI
mendukung dengan penuh kekuatan hati terhadap perjuangan rakyat Myanmar (anti
kudeta) terutama serikat buruh, dimana Junta Militer mengambil alih kekuasaan
di negara itu dengan menggulingkan Presiden,” kata Elly Rosita Silaban dalam
pernyataan resminya Senin (16/2/2021).
Elly
meminta rakyat Myanmar tetap semangat di tengah situasi politik yang memburuk.
“Tetap semangat, KSBSI mendukung Anda semua!,” tegasnya.
Kekerasan
Militer Terhadap Demonstran
Situasi
politik yang memanas pasca kudeta membuat negara itu menghadapi protes yang
meluas selama dua minggu terakhir sejak junta militer merebut kekuasaan pada 1
Februari.
Menanggapi
protes publik, militer berusaha membatasi akses terhadap internet dan layanan
berita, serta menerapkan undang-undang keamanan siber baru yang berpotensi
dapat membatasi aliran informasi lebih lanjut.
Militer
juga menindak demonstran di jalanan. Ratusan orang telah ditangkap sejak
kudeta, dan sebagian besar ditahan tanpa dakwaan. Hal itu disampaikan kantor
hak asasi manusia (HAM) PBB yang mengutip Assistance Association for Political
Prisoners Burma (AAPP).
Selain
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) para duta besar lainnya di Myanmar juga
mengeluarkan pesan bersama yang memperingatkan bahwa “dunia sedang menonton”
dan menasihati militer negara itu untuk menahan diri dari aksi kekerasan
terhadap pengunjuk rasa.
“Kami
meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran
dan warga sipil, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka,” bunyi
pesan yang dipublikasikan di halaman Facebook resmi beberapa kedutaan Barat,
termasuk AS, Kanada, dan Uni Eropa.
Pernyataan itu mengutuk penangkapan para pemimpin sipil dan aktivis, dan mengecam gangguan komunikasi militer, serta pembatasan hak-hak dasar rakyat Myanmar dan perlindungan hukum. (*)