Dukung Perjuangan Rakyat Myanmar, KSBSI Tolak Kudeta Militer

Junta militer menangkap pemimpin de fakto Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint serta pejabat lainnya. Aung San Suu Kyi merupakan Penasehat Negara pemerintahan Myanmar.

Presiden DEN KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan, mendukung penuh perjuangan rakyat Myanmar, terutama Serikat Buruh yang tengah melakukan aksi protes anti kudeta terhadap Junta militer.\

“KSBSI mendukung dengan penuh kekuatan hati terhadap perjuangan rakyat Myanmar (anti kudeta) terutama serikat buruh, dimana Junta Militer mengambil alih kekuasaan di negara itu dengan menggulingkan Presiden,” kata Elly Rosita Silaban dalam pernyataan resminya Senin (16/2/2021).

Elly meminta rakyat Myanmar tetap semangat di tengah situasi politik yang memburuk. “Tetap semangat, KSBSI mendukung Anda semua!,” tegasnya.

Kekerasan Militer Terhadap Demonstran

Situasi politik yang memanas pasca kudeta membuat negara itu menghadapi protes yang meluas selama dua minggu terakhir sejak junta militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Menanggapi protes publik, militer berusaha membatasi akses terhadap internet dan layanan berita, serta menerapkan undang-undang keamanan siber baru yang berpotensi dapat membatasi aliran informasi lebih lanjut.

Militer juga menindak demonstran di jalanan. Ratusan orang telah ditangkap sejak kudeta, dan sebagian besar ditahan tanpa dakwaan. Hal itu disampaikan kantor hak asasi manusia (HAM) PBB yang mengutip Assistance Association for Political Prisoners Burma (AAPP).

Selain Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) para duta besar lainnya di Myanmar juga mengeluarkan pesan bersama yang memperingatkan bahwa “dunia sedang menonton” dan menasihati militer negara itu untuk menahan diri dari aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

“Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran dan warga sipil, yang memprotes penggulingan pemerintah sah mereka,” bunyi pesan yang dipublikasikan di halaman Facebook resmi beberapa kedutaan Barat, termasuk AS, Kanada, dan Uni Eropa.

Pernyataan itu mengutuk penangkapan para pemimpin sipil dan aktivis, dan mengecam gangguan komunikasi militer, serta pembatasan hak-hak dasar rakyat Myanmar dan perlindungan hukum. (*)