Tanggapan Kritis Ketum FKUI KSBSI, Soal Tingginya Pengangguran Dimasa Pandemi

Lebih rinci, BPS menyampaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 6,26 persen pada Februari 2021. TPT tersebut naik dibandingkan 1,32 persen poin dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 4,99 persen. Namun, angkanya turun 0,81 persen poin ketimbang Agustus 2020 yang sebesar 7,07 persen. Dan TPT tertinggi pada Februari 2021 terletak di perkotaan mencapai 8 persen. Sementara, TPT di perdesaan sebesar 4,11 persen.

Selain itu terdapat 19,1 juta orang usia kerjanya produktif terkena imbas pandemi Covid-19 sampai Februari 2021. Angka tersebut menurun 34,41% dibandingkan Agustus 2020 lalu yang sebesar 29,12 juta. Dan sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja sebagai dampak pandemi. Dan 1,11 juta orang sementara tidak bekerja karena pandemi. Serta 650 ribu penduduk bukan angkatan kerja (BAK) yang pernah berhenti bekerja sejak Februari 2020.

Marihot Nainggolan Ketua Umum (Ketum) Federasi Kontruksi, Umum dan Informal-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI- KSBSI) mengatakan dalam mengatasi soal pengangguran dimasa pandemi, pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Tanpa mengurangi regulasi serta hak dan kesejahteraan buruh.

“Kemudian pemerintah harus menyederhanakan jalur birokrasi yang rumit, ketika investor ingin membuka perusahaan,” ucapnya saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Senin, (14/6/21).

Ia menjelaskan, salah satu alasan meningkatnya jumlah pengangguran, karena persoalan izin birokrasi terlalu mempersulit peraturan membuka usaha. Baik dari tingkat atas sampai bawah. Sehingga, banyak investor asing akhirnya tidak tertarik membuka lapangan kerja di Indonesia. Padahal, kalau dilihat dari iklim usaha, negara ini sangat berpotensi menjadi daerah industri, karena didukung Sumber Daya Alam (SDM).

“Bahkan praktik pungutan liar (Pungli) pun masih marak terjadi, sehingga banyak pengusaha banyak menjerit dan mengalami kerugian. Jadi pemerintah jangan ragu-ragu bertindak memberantas segala bentuk praktik pungli,” tegasnya.

Selain itu, dia mengingatkan disaat pemerintah gencar mengundang investor asing membuka perusahaan, pemerintah jangan membiarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki keahlian leluasa bekerja di Indonesia. Sebab, sekarang ini banyak TKA dari seperti negara Cina bekerja di Indonesia, justru bukan dari tenaga ahlinya.

“Ya kalau mereka bekerja namun keahliannya sama dengan buruh di negara kita, tentu saja bisa menyebabkan kesenjangan sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal sangat minim. Jadi, pemerintah harus bisa membuat peraturan, bahwa TKA yang bekerja di Indonesia itu sebaiknya sebagai tenaga ahli saja, jangan membawa buruh kasar,” jelasnya.

Artinya, memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, Marihot menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah punya konsep mengatasi ledakan pengangguran. Namun aktualisasinya ditengah masyarakat sangat lamban dan sering tidak tepat sasaran.

“Faktanya, banyak bantuan program seperti Kartuprakerja  kepada buruh korban Covid-19, justru tidak merata. Ada masyarakat yang selayaknya tidak perlu mendapatkan bantuan, namun dapat. Tapi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang membutuhkan tidak dapat,” ungkapnya.

Terkait program pelatihan (Vokasi) yang sedang gencar dilakukan beberapa lembaga kementerian pun dinilainya tidak tepat sasaran. Sebab, uang yang telah banyak dikeluarkan negara, justru belum bisa menjawab bagi masyarakat yang sudah lulus dari program vokasi langsung bekerja.

“Seharusnya uang yang sudah banyak dikeluarkan untuk program vokasi langsung ada manfaat bekerja. Tapi ini kan tidak dan kalau saya lihat program ini masih sebatas formalitas. Pemerintah belum terlihat serius untuk memprioritaskan pelatihan yang dibuat bisa ada manfaat masyarakat untuk bekerja,” ucapnya.

Supaya program vokasi bisa tepat sasaran, dia berpendapat pemerintah harus menggandeng semua pihak, termasuk serikat buruh untuk bekerja sama. Serta merumuskan jenis program vokasi apa yang sedang dibutuhkan dunia kerja saat ini. “Kalau hanya jalan sendiri, tanpa melibatkan berbagai pihak, saya pikir akan sia-sia nantinya. Uang negara habis, tapi hasil minim,” kata Marihot.

Presiden Jokowi bersama pembantu kabinetnya harus serius mengatasi ledakan pengangguran. Kalau dianggap sebelah mata, hanya menunggu bom waktu  yang akan meledak setiap waktu. Sebab, soal pengangguran itu, sangat mengancam keamanan, ekonomi dan sosial.

“Mengatasi masalah pengangguran, pemerintah sebaiknya jeli mendata jumlah orang miskin dan sedang tidak bekerja, agar bantuan sosial yang diberikan  tepat sasaran. Serta menyiapkan tenaga kerja unggul dan lapangan kerja. Dan terakhir, jangan membiarkan TKA masuk ke Indonesia, kalau tidak memiliki keahlian kerja,” tandasnya. (A1)