KSBSI.org, JAWA TENGAH-Terkait masalah penetapan upah buruh/pekerja pada 2022, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) wilayah Jawa Tengah mendorong agar buruh mendapatkan upah layak. Sekarang ini, pemerintah melalui Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sudah mewacanakan, bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun depan naik 1,09 persen. Namun mendapat protes keras dari banyak pihak.
Baca juga: Korwil KSBSI Banten Intruksikan, Peringatan Hari Sumpah Pemuda Semua Afiliasi Federasi Turun ke Jalan , Presiden dan Sekjen KSBSI Berikan Motivasi kepada Kader Muda di Acara Rakercab FSB GARTEKS Kabupaten Serang,
Hari ini, KSBSI Jawa Tengah pun melakukan audiensi dengan
Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah di kantor tempatnya bekerja. Dalam
pertemuan itu, mereka mendesak pemimpin
nomor satu diwilayah tersebut, membuat kebijakan yang memihak kepentingan
buruh. Dari dialog itu juga ada 5 poin tuntutan yang disampaikan.
Diantaranya:
1. Meminta Kepada Gubernur Jawa Tengah Untuk mengirimkan
surat rekomendasi tuntutan KSBSI Jawa Tengah ke Presiden agar segera
mengeluarkan PERPPU membatalkan UU Cipta Kerja Tahun 2020 dan turunannya PP 36
Untuk Perhitungan UMP dan UMK.
2. Menolak PP Nomor 36 Tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 untuk Penghitungan UMK Tahun 2022.
3. Mengembalikan rumusan UMK Tahun 2022 berdasarkan survei
KHL , kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
4. Meminta Gubernur Jawa Tengah untuk menaikan UMK tahun 2022
lebih tinggi dari UMP Jawa Tengah tahun 2022.
5. Ganjar Pranowo segera memberlakukan upah minimum sektoral
di Jawa Tengah.
Toto Susilo Sekretaris Koordinator Wilayah KSBSI Jawa Tengah
menyampaikan dalam dialog itu Ganjar Pranowo menyampaikan berkomitmen
memperdulikan nasib buruh. Dia akan fokus pada upah sektoral yang belum ada di
Jawa Tengah. Dengan catatan simulasi dan formula upah sektoral harus berbasikan
hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Waktu membahas pro kontra wacana UMP sebesar 1,09 persen,
Ganjar Pranowo mengatakan di Jawa Tengah itu tidak memakai standar UMP tapi
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “Karena alasannya beliau lebih menginginkan
upah UMK itu lebih tinggi hasil rekomendasi Dewan Pengupahan dari
kabupaten/kota. Sebab UMP itu kebijakan nasional, bukan daerah,” ucapnya, saat
diwawancarai melalui seluler, Jumat (19/11/2021).
“Saya menilai Pak Ganjar Pranowo memang punya strategi
sendiri dalam memutusakan upah buat buruh. Dia tidak terlalu memikirkan wacana
UMP 2022 sebesar 1,09 persen,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, KSBSI Jawa Tengah juga menyampaikan
kepada Ganjar Pranowo menolak wacana UMP 2022 sebesar 1,09 perse. Karena bisa dijamin tidak membuat buruh
menjadi sejahtera. Dan mengingatkan agar penetapan upah di Jawa Tengah jangan
mengabaikan kriteria KHL.
“Memang, penetapan upah sekarang ini mengacu pada PP Nomor.
36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang
mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Tapi kebutuhan hidup buruh itu tidak lepas
dari KHL,” jelasnya.
Intinya, menyikapi
penetapan upah di Jawa Tengah, KSBSI akan mengambil solusi jalan tengah.
Dimasa pandemi ini, Toto Susilo mengatakan buruh memang berhak menuntut upah
besar, namun ada baiknya melihat situasi secara bijak, jangan terlalu memaksa.
“Yang penting bagi kami, gubernur, bupati dan walikota harus
bisa membuat keputusan upah yang bisa diterima semua buruh, tanpa ada pihak
yang dirugikan,” jelasnya. (A1)
