Kebebasan Demokrasi di Hong Kong Terancam, ITUC Desak Pemerintah China Hapus UU Keamanan Nasional

Kebebasan Demokrasi di Hong Kong Terancam,  ITUC Desak Pemerintah China Hapus UU Keamanan Nasional

..

KSBSI.org, Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau ITUC menyerukan kepada pihak berwenang China untuk segera mencabut Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional di Hong Kong. Serta membebaskan para aktivis pro demokrasi yang ditahan dibawah undang-undang tersebut. Pasalnya, terdapat bukti bahwa bahwa undang-undang ini digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat sipil.

Baca juga:  Ribuan Buruh Kepung Kantor Ridwan Kamil, Tolak Penetapan Upah Murah , Vonis Hukuman Penjara Terhadap 5 Jurnalis Vietnam Mendapat Kecaman ,

Berdasarkan laporan, menunjukkan bahwa lebih dari 50 kelompok pro demokrasi di Hong Kong yang telah diberangus selama 11 bulan. Termasuk afiliasi ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong (HKCTU). Padahal, HKCTU sudah lebih dari 30 tahun berdiri dan konsisten berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Melalui perbaikan dalam undang-undang perburuhan, upah dan perlindungan sosial.

 

Lee Cheuk Yan Sekretaris Jenderal HKCTU saat ini kondisinya sedang dipenjara. Karena dia ikut mendukung  perjuangan pro-demokrasi. Dan menghadapi lebih banyak dakwaan atas perannya sebagai ketua Aliansi Hong Kong dalam Mendukung Gerakan Demokratik Patriotik Tiongkok (Aliansi Hong Kong). Artinya, kekuatan masyarakat sipil di Hong Kong telah menghadapi serangan, intimidasi. Serta tuduhan pelanggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah undang-undang ini sejak disahkan pada Juli 2020.

 

Sharan Burrow, sekretaris jenderal ITUC mendesak pemerintah China segera mencabut UU Keamanan Nasional. Termasuk mendesak semua tahanan politik dibebaskan karena undang-undang tersebut yang dinilai mengekang kebebasan berpendapat dan berserikat.

 

 “Undang-undang ini sekarang dengan jelas menunjukkan wajah aslinya sebagai alat politik untuk menekan oposisi dan perbedaan pendapat,” jelasnya.

 

Seperti yang dijelaskan dalam laporan Rings of Repression, Partai Komunis China telah mempercepat pendudukan politiknya di Hong Kong. Cina bukanlah tempat yang aman, dan Komite Olimpiade Internasional dan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk menjamin keamanan dan keselamatan para atlet dan semua orang lain yang menghadiri Olimpiade Musim Dingin di Beijing.

 

“Kami menyambut baik keputusan Asosiasi Tenis Wanita (WTA), dengan alasan risiko yang dihadapi oleh staf dan pemain, untuk menangguhkan semua turnamen di China menyusul perlakuan terhadap Peng Shuai setelah tuduhan pelecehan seksualnya.

 

“IOC harus berdiri dan mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa semua orang aman di Olimpiade Musim Dingin,” tutupnya. (A1/ituc)

 

Komentar