Pengawasan Masih Lemah, Oknum Aparat Hukum Banyak Terlibat dalam Sindikat PMI Ilegal

Dia menjelaskan, aparat keamanan juga masih sering kecolongan menangkap mafia sindikat perdagangan orang. Karena permainan mereka begitu rapi. “Bahkan ada oknum-oknum yang terlibat bermain dalam bisnis ilegal ini,” ucap Yatini saat diwawancarai di Gedung KSBSI, di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Senin (24/1/2021).

Alasan banyak masyarakat memilih bekerja di negara lain, namun dengan cara PMI ilegal dilatarbelakangi persoalan ekonomi serta sulitnya lapangan kerja di negara ini. Sementara, sekarang ini pemerintah masih fokus mengatasi ledakan pengangguran akibat dampak pandemi. Kemudian, mereka tergiur dengan janji-janji manis oleh calo-calo sindikat perdagangan orang.

“Calo-calo ini menjanjikan kalau bekerja di negara luar gajinya tinggi. Padahal, sebenarnya telah menjadi korban. Sehingga akhirnya, PMI ilegal ini banyak menumpuk di negara tujuan, seperti di Malaysia, daerah Johor, Malaka dan Malayia Timur dan sebagian Negara Singapura,” ungkapnya.    

Karena itulah, Yatini mendesak pemerintah bertindak tegas memerangi sindikat PMI ilegal. Sebab, korban yang tertipu dan meninggal pun semakin bertambah setiap tahun. Begitu juga aparat negara yang ditugaskan dalam pengawasan PMI ilegl didaerah perbatasan sebaiknya dibuat semakin profesional.

“Bahkan, hasil investigasi kami, pelaku sindikat PMI ilegal masih tetap memainkan bisnisnya, walau sudah dijebloskan ke penjara,” terangnya.

Untuk memberantas kejahatan sindikat PMI ilegal, ia menyampaikan pemerintah harus melibatkan masyarakat. Kalau hanya bekerja sendiri, pastilah sangat sulit. Sebab, wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain itu sangat luas. Dan sindikat PMI ilegal ini waktu menghantarkan korban tidak memakai kapal dari pelabuhan resmi.

“Tapi mereka memakai kapal tongkang dari pelabuhan kecil dengan memakai paspor wisata,” ujarnya.

Sebenarnya, pemerintah sudah membuat peraturan untuk menindak pelaku sindikat PMI ilegal. Termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) masing-masing. Tapi, faktanya, 2 lembaga negara tersebut belum terlihat saling bersinergi.

“Saya nilai Kemnaker dan BP2MI masih saling mengedepankan sikap ego masing-masing dalam untuk memberantas pelaku sindikat PMI ilegal,” ucapnya.

Jadi, langkah yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini ada baiknya melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, terutama didaerah desa-desa. Sebab, kepala desa sendiri masih banyak yang belum mengetahui tentang aturan pemberangkatan PMI secara legal.

“Bahkan ketika kami melakukan sosialisasi, pihak polisi di Kabupaten Blitar dan Tulungagung  Jawa Timur menyampaikan belum pernah menerima dan menangani kejahatan sindikat PMI ilegal. Padahal, di 2 daerah ini kasusnya sangat tinggi. Tapi intinya, mereka sangat tertarik untuk segera mempelajarinya,” ujarnya.

Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin Negara G20. Oleh sebab itulah, KSBSI akan mengkampanyekan tentang perlindungan hak buruh migran dalam pertemuan tersebut. Karena tak bisa dipungkiri, sampai saat ini Indonesia salah satu negara pengirim terbanyak PMI ke negara luar.    

“KSBSI akan menyuarakan dalam pertemuan ini, agar negara penerima PMI juga harus ikut bertanggung jawab tentang perlindungan HAM dan keselamatan kerja mereka,” tandasnya. (A1)