KSBSI.org,JAKARTA-Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai hari ini masih banyak persoalan dan penuh dilema. Bahkan dia menilai, peran negar untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri pun masih dipertanyakan.
Baca juga: KSBSI Tegaskan Bagian dari Aliansi Sejuta Buruh, Tolak Klaim Sepihak Iqbal,
“Sehingga tak heran, sampai hari ini kasus perdagangan
orang (human trafficking) masih marak terjadi. Diantara mereka juga ada yang
korban kekerasan serta pelecehan seksual termasuk penipuan” ucapnya dalam acara
“Pemaparan Analisa View: www.recruitmenadvisor.org
MRA Indonesia, di Hotel Dafam, Cawang Jakarta Timur, Kamis (4/8/2022).
Oleh sebab itu, dia mendorong Serikat Buruh Migran
Indonesia (SEBUMI) merupakan afiliasi KSBSI yang baru berdiri bisa hadir
menjawab tantangan tersebut. Sebab kata Elly, PMI sangat berjasa dan berperan
besar di negara ini. Karena mereka memberikan devisa terbesar nomor 2 di
Indonesia.
“Namun mirisnya, mereka yang selama ini dianggap
sebagai pahlawan devisa negara, justru masih sering dianaktirikan. Jaminan
perlindungan hukum mereka saat bekerja di luar negeri masih banyak diabaikan
oleh negara. Seperti yang bekerja di negara wilayah Timur Tengah dan Malaysia,”
ungkapnya.
Ia berharap SEBUMI KSBSI bisa menjadi serikat buruh
yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban
penipuan yang dilakukan sindikat human trafficking. Termasuk, dengan adanya
program Migrant Recruitment Advisor (MRA) yang digagas KSBSI bersama ITUC,
nantinya bisa bermanfaat.
“Supaya masyarakat luas mengetahui ketika mereka
hendak bekerja di luar negeri, bisa tahu negara-negara mana saja yang sangat
rentan terhadap kasus perdagangan orang,” jelasnya.
Tegasnya, Elly mengatakan serikat buruhnya sudah
teruji memperjuangkan hak buruh. Karena itu, dia meminta SEBUMI KSBSI juga bisa
hadir melakukan advokasi kepada PMI saat menghadapi masalah. Lalu menjadikan
pemerintah sebagai mitra kerja.
“Namun tetap mendorong pemerintah agar membuat
regulasi yang lebih baik dalam memberikan jaminan perlindungan hukum secara
pasti saat dari proses pemberangkatan, bekerja dan pulang ke Indonesia,”
terangnya.
Terakhir, dia mengatakan pemerintah memang tidak bisa
sendirian memberantas kejahatan sindikat human trafficking dan penipuan yang
sering dialami PMI. Peran serikat buruh, aparat kepala desa, tokoh agama, tokoh
masyarakat bisa saling gotong royong dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Saya berharap besar kehadiran SEBUMI bisa menjawab
persoalan PMI,” tandasnya.
Acara tersebut juga diadakan diskusi tentang regulasi
PMI dan dihadiri pemateri diantaranya dari perwakilan Direktorat Perlindungan
Warga Negara dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Direktorat Bina Perlindungan dan Penempatan
PMI, ILO Perwakilan Jakarta, Ira Rahmawati perwakilan ITUC, SBMI, KSPSI,
Sarbumusi, Dedi Hardianto Sekjen KSBSI, Bismo Sanyoto Koordinator WSM wilayah Asia. (A1)
