KSBSI-ORG, JAKARTA - Maria Emeninta perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan bahwa isu tentang Climate Change dan Just Transition menjadi salah satu isu yang sangat penting dan prioritas bagi KSBSI.
Baca juga: Just Transition Jadi Salah Satu Tuntutan Demo KSBSI di Istana Negara,
Hal itu dikatakan Maria saat menghadiri diskusi tentang perkembangan Program Kerja Layak Negara yang digelar Organisasi Perburuhan International atau International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Senin (01/11/2022).
"Beberapa hal yang ingin kami sampaiakan, dan menjadi sangat penting adalah soal isu UU Cipta Kerja dan turunannya. Kemudian perlindungan bagi pekerja rentan, disini ada platform workes, Migran dan Domestic workers." katanya.
"Kemudian, isu Climate Change dan Just Transition, kemudaian untuk penguatan di buruh sektor palm oil, di sawit. Lalu isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ada juga perlindungan buruh di sektor pengolahan hasil laut, lalu isu tentang sosial dialog, tentang Konvensi 190 sekaligus UU TPKS, isu tentang Labour Protection." jelasnya.
Maria menekankan bahwa, yang menjadi 5 prioritas dari isu yang tadi sudah disebutkan, maka UU Cipta Kerja, kemudian Climate Change dan Just Transition, lalu sosial dialog, dan Labour protection, serta jaminan sosial menjadi yang paling prioritas bagi KSBSI.
Tentang apa prioritas yang harus dilakukan kedepannya, Maria mengatakan KSBSI akan melakukan advokasi kebijakan tentang semua isu tersebut, baik mendorong menjadi undang-undang seperti, K3, Just Transition, termasuk kelima isu itu semua, dan kemudian mempromosikan regulasi itu yang responsif gender, serta bagaimana penguatan sosial dialog untuk semua isu ini di semua level." ungkapnya.
Maria juga menjelaskan bahwa, secara spesifik untuk isu Climate Change dan Just Transition, Kami akan mendorong dua hal, mendorong pembentukan Komite Just Transition dan kemudian mendorong adanya road map ketenagakerjaan yang komprehensif dengan road map ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
"Penguatan skill dan capacity building pengurus serikat buruh untuk bisa lebih kuat di isu-isu ini." imbuhnya.
Maria juga menekankan kembali akan pentingnya maping data, riset dan analisis yang mendalam untuk bisa memperkuat isu perubahan iklim dan transisi yang adil ini.
"Analisis tentang perubahan iklim belum ada data yang akurat, baik dari sisi buruh tentang hal yang dihadapi di lapangan, untuk itu analisis ini penting sekali untuk memperkuat posisi tawar serikat buruh." bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Maria juga menaruh harapannya kepada ILO, "dapat membantu technical support, atau menfasilitiasi KSBSI untuk membuat riset, lalu masuk ke lembaga-lembaga terkait, misalnya ke Bapppenas, KLHK, Kemenkumham dan sebagainya." tandasnya.
Hadir dalam agenda tersebut, perwakilan serikat pekerja / serikat buruh diantaranya, KSPI, KSPSI Caitu, KSPSI Yorrys, KSPN dan K Sarbumusi. Hadir juga Workers’ Activities Specialist, Mr. Ravindra Samithadasa dari kantor regional ILO di Bangkok, Serta Michiko Miyamoto selaku Direktut ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Serta seluruh Project Officer ILO. Turut hadir perwakilan KSBSI antara lain, Sulistri Sekjen FSB Kamiparho, Markus Sidauruk DEN KSBSI Bidang Program, Carlos Rajagukguk Ketua Umum FSB Nikeuba, Trisnur Priyanto Sekjen FSB Garteks.
Seperti diketahui, Agenda diskusi ini bertujuan melihat perkembangan Implementasi DWCP di Indonesia. Mendengarkan aspirasi dan prioritas dari serikat pekerja serikat buruh untuk penerapan DWCP ke depan. Serta mendiskusikan implementasi prioritas penerapan DWCP dari masing-masing Konfederasi.
Sebelumnya, The Decent Work Country Program (DWCP) mempertimbangkan prioritas konstituen Tripartit—Pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha. DWCP juga sejalan dengan mandat inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk memajukan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia.
ILO menetapkan program Kerja Layak Negara (DWCP) untuk Indonesia 2020-2025. Dengan mempertimbangkan prioritas ketenagakerjaan nasional dan target pembangunan global, termasuk Making Indonesia 4.0, Roadmap Kebijakan Pembangunan Kejuruan di Indonesia 2017-2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
Berdasarkan serangkaian tinjauan dan konsultasi di antara para mitra tripartit, ditetapkan tiga prioritas sebagai berikut:
1. Dialog sosial yang efektif yang mempromosikan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja
2. Penciptaan lapangan kerja dan lapangan kerja bagi kaum muda
3. Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan.
(RED/HTS/MKJ)