KSBSI.org, Lebih dari 9 bulan sejak Negara Sri Lanka gagal membayar obligasi internasionalnya dan memasuki krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya, orang-orang menderita hiperinflasi. Serta kekurangan kebutuhan pokok yang parah. Termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Baca juga: Presiden KSBSI Bicara di Forum Perubahan Iklim Pada Kongres ITUC Melbourne, Simak Penjelasannya,
Saat ini, jutaan warga Sri Lanka jatuh
miskin karena krisis utang negara ditambah dengan dampak pandemi Covid-19. Hal
tersebut menyebabkan protes luas yang telah ditekan dengan keras oleh
pemerintah.
Menambah penderitaan negara, IMF tidak
akan merilis paket bailout US$2,9 miliar karena terus kurangnya komitmen dari
kreditur resmi utama dan pemegang obligasi eksternal swasta atas
restrukturisasi beban utang Sri Lanka yang sangat besar. Sementara itu,
pemerintah Sri Lanka menekankan perlunya ‘kesepakatan sosial bersama untuk
transformasi ekonomi’ sebagai jalan keluar dari krisis.
Wakil Sekretaris Jenderal ITUC Owen
Tudor menyampaikan Sri Lanka membutuhkan keringanan dan pembatalan utang yang
mendesak. Dan berbagi beban secara adil di antara semua kreditur swasta dan
resmi Sri Lanka. Tingkat keringanan harus cukup untuk memastikan pemulihan
kesinambungan utang, perlindungan layanan publik yang vital, dan peningkatan
ruang fiskal untuk investasi jangka panjang.
“Pada saat yang sama, rakyat Sri Lanka
juga membutuhkan jalan yang jelas menuju pemulihan yang berpusat pada manusia
berdasarkan pekerjaan yang layak di bawah Kontrak Sosial Baru untuk memastikan
pekerjaan yang layak, upah, hak, perlindungan sosial, inklusi, dan kesetaraan.
Itu akan membutuhkan dialog sosial yang tulus dengan serikat pekerja,” ujarnya
dalam keterangan tertulis.
Dalam sebuah surat yang dikirimkan
kepada Presiden Ranil Wickremesinghe pada bulan Desember, ITUC menegaskan
kembali seruannya untuk dialog sosial dengan serikat pekerja untuk:
- Memastikan pemulihan yang berpusat
pada manusia yang memprioritaskan pekerjaan layak di bawah Kontrak Sosial Baru.
- Dukung kerja dengan mitra
internasional untuk memperkenalkan jaring pengaman sosial bagi pekerja dan
menerapkan perlindungan sosial untuk semua.
- Atasi korupsi dan promosikan kebijakan
publik yang sehat.
- Pastikan tidak ada persyaratan yang
akan membongkar layanan publik yang penting, mengurangi pekerja, memprivatisasi
properti publik atau mengancam penghidupan melalui penurunan pengeluaran sosial
dan menekan upah, termasuk upah minimum nasional dengan dalih konsolidasi
fiskal.
Krisis di Sri Lanka menyoroti
meningkatnya masalah kesulitan utang di seluruh dunia yang disebabkan oleh
berbagai krisis global yang sedang berlangsung. Dimana memengaruhi pekerja di
negara-negara seperti Ghana, Pakistan, Tunisia, dan Zambia.
Perkembangan di Sri Lanka akan berfungsi
sebagai ujian penting tentang bagaimana G20 dan lembaga keuangan internasional
seperti IMF mengatasi tantangan utang negara saat ini dan menunjukkan kebutuhan
mendesak untuk reformasi cara mengelola krisis utang. (sumber: ituc)
