Terlihat massa aksi mulai berdatangan sejak tadi pagi pukul 09'00 WIB, mereka datang untuk menyuarakan solidaritas sesama aktivis perburuhan khususnya anggota afiliasi BWI, menuntut pembebasan aktivis buruh Korea Selatan yang saat ini ditahan pihak yang berwajib Korea Selatan.
Baca juga: Tolak Keras Perppu Cipta Kerja jadi UU, 3 Konfederasi Siapkan Aksi Besar dan Gugatan Hukum,
KSBSI.ORG, JAKARTA - Puluhan massa aksi gabungan dari federasi afiliasi Building & Woodworkers’ International Global Union (BWI) yang ada di Indonesia, hari ini melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kedutaan Korea Selatan. Mereka menuntut dibebaskannya 16 aktifis buruh yang saat ini ditahan pihak berwajib Korea Selatan.
Parulian Sianturi, perwakilan massa aksi dari F HUKATAN KSBSI afiliasi BWI mengatakan bahwa aksi hari ini dilakukan oleh gabungan anggota afiliasi BWI yang ada di Indoensia, untuk menuntut 16 aktifis serikat buruh Korea Selatan yang saat ini ditangkap, dan ditahan karena mereka melakukan pengorganisasian aksi kepada anggota mereka.
"Hari ini di depan keduataan Korea Selatan yang ada di Indonesia kami datang menuntut agar pemerintah Korea Selatan dapat membebaskan aktifis buruh yang saat ini ditahan." kata Parulian saat ditemui dilokasi aksi di depan kedutaan Korea Selatan, Kamis (01/06/2023).
Parulian mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk protes F HUKATAN dan kawan-kawan serikat buruh afiliasi BWI. Ia berharap pemerintah Korea Selatan akan membuka mata atas apa yang telah mereka lakukan terhadap 16 aktivis dan segera membebaskannya.
Dari pantauan awak media dilapangan, terlihat massa aksi mulai berdatangan sejak tadi pagi pukul 09'00 WIB, mereka datang untuk menyuarakan solidaritas sesama aktivis perburuhan khususnya anggota afiliasi BWI, menuntut pembebasan aktivis buruh Korea Selatan yang saat ini ditahan pihak yang berwajib Korea Selatan.
Dalam orasinya, Nursanna Marpaung Ketua Umum Federasi HUKATAN KSBSI mengatakan hari ini secara bersama-sama dan serentak, anggota afiliasi BWI melakukan protes di negaranya masing-masing di seluruh dunia.
"Ini adalah bentuk perlawanan kaum buruh kepada tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis serikat buruh Korea Selatan. Bahwa bagi kami aktivis pro demokrasi, hal ini adalah bentuk diskriminasi bagi kaum buruh khususnya yang terjadi di Korea Selatan dalam menyampaikan aspirasi, pendapat." jelas Nursanna.
Seperti diketahui, berdasarkan dari seruan aksi yang dikeluarkan oleh afiliasi BWI yang ada di Indonesia bahwa, Building & Woodworkers’ International Global Union (BWI) serikat pekerja global yang mengorganisasi pekerja sektor konstruksi, bahan bangunan, perkayuan menyerukan aksi global ke kedutaan besar Korea Selatan di berbagai negara. Seruan itu, sebagai respon atas penangkapan dan pemenjaraan 16 anggota/aktivis, dan pengurus Korean Federation of Construction Industry Trade Unions/Federasi Serikat Pekerja Industri Konstruksi Korea (KFCITU).
BWI dan KFCITU menyebutkan bahwa mereka ditangkap dan dipenjarakan atas berbagai tuduhan, antara lain tuduhan “kekerasan terhadap majikan”. Tuduhan itu dialamatkan kepada mereka karena aksi industrial yang ditujukan untuk menuntut pekerjaan dari kontraktor, aksi protes di atas tower crane, aksi damai mencegah truk pengaduk beton memasuki lokasi konstruksi sebagai tanggapan atas penolakan perusahaan atas keberadaan serikat pekerja, pemecatan sepihak terhadap anggota serikat pekerja. Semuanya, dijerat dengan pasal karet MENGHALANGI BISNIS”.
Kriminalisasi terhadap serikat pekerja bukan merupakan isu yang berdiri sendiri dan tiba-tiba. Semua itu, dikaitkan dengan berbagai aktivitas serikat pekerja yang dianggap menggangu bisnis dan menghalangi investasi. KFCITU juga merupakan serikat pekerja yang aktif mendesak perbaikan di tempat kerja. Pada 2018, bersamaan dengan penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin di PyeongChang, Korea Selatan, KFCITU dan BWI merilis laporan perburuhan terkait dengan penundan pembayaran upah pekerja konstruksi dalam proyek olimpiade tersebut sebesar US$12, memprotes sistem subkontrak, kondisi K3 yang buruh di lokasi kerja, dan mendesak Pemerintah mengambil langkah perbaikan secepatnya. (RED/Handi)