Agenda ini merupakan kali pertamanya kunjungan Direktur Utama BPJS TK mengawali tahun baru 2025 ke kantor serikat buruh dalam rangka silaturahmi dan bertukar pandangan, informasi dan up date mengenai perkembangan, program dan pencapaian BPJS Ketenagakerjaan, serta tantangan kedepan.
Baca juga: KSBSI dan BPJS Watch Soroti RUU Kesehatan, Elly: BPJS Milik Peserta bukan Milik Pemerintah!,
KSBSI.ORG, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) terima kunjungan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) atau BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo di Kantor KSBSI Cipinang Muara, Jakarta pada, Rabu (22/01/2025).
Agenda ini merupakan kali pertamanya kunjungan Direktur Utama BPJS TK mengawali tahun baru 2025 ke kantor serikat buruh dalam rangka silaturahmi dan bertukar pandangan, informasi dan up date mengenai perkembangan, program dan pencapaian BPJS Ketenagakerjaan, serta tantangan kedepan.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban didampingi Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto beserta jajaran DEN KSBSI berikut Ketua Umum Federasi afiliasi KSBSI menyambut baik dan hangat atas kunjungan BPJS Ketenagakerjaan di kantor KSBSI.
"Selamat datang, selamat tahun baru dan terima kasih atas kepada Bapak Dirut BPJST TK dan jajarannya yang telah berkenang berkunjung ke kantor kami." kata Elly Rosita Silaban.
Elly Rosita Silaban, mengatakan bahwa ini merupakan kehormatan dan suatu langkah yang baik mengawali awal tahun 2025 dari BPJS TK dalam upaya peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Dirut BPJS TK Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang sudah serikat buruh dengan BPJS TK lakukan selama ini. Ia lalau menjabarkan tentang pencapaian BPJS TK di tahun 2024 dan mengajak semua kalangan buruh untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial.
"Diakhir tahun 2024, kita menutup dengan 45 jt peserta tenaga kerja aktif, dengan pekerja penerima upah aktif 29 jt, yang bukan penerima upah 9 jt, lalu jasa kontruksi 6 jt, TNI 500 rb." kata Anggoro.
Kemudian, Ia menjelaskan bahwa dana pengelolaan BPJS TK sebesar 800 T. Tahun lalu membayar klaim 50 T untuk 4,6 jt pekerja dan beasiswa kepada 130 ribu anak sebesar 300 milyar rupaiah.
"Lalu untuk imbal hasil dari JHT nilainya 6 %, kalau kita bicara bunga deposito itu kan cuma 3 %, ini kita diatas bunga deposito ya. Artinya semua itu kita lakukan atas komitmen kita terhadap manfaan layanan BPSJ TK. Dan alhamdulillah tahun lalu ditutup dengan angka yang baik." jelas Anggoro.
Mengenai digitalisasi yakni terkait JMO mobile progresnya sudah semakin membaik, jumlah orang yang mengklain offline semakin sedikit hanya sekitar 30 %, dan 70 % sudah melalui online baik dari handphon 40 % dan website 30 %.
Lebih lanjut, Anggoro Eko Cahyo menegaskan bahwa masih terdapat tantangan kedepan di tahun 2025. Diantarnya yaitu masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan semua karyawannya sebagai peserta BPSJ TK atau disebut Peserta Daftar Sebagaian (PDS) baik dari melaporkan upahnya maupun program-programnya.
"Kami sudah melakukan berbagai upaya diantaranya, mendorong peran pemerintah dalam hal ini Kemenaker melalui petugas Sudinakertrans dalam mensosialisakan maupun pengawasan ketenagakerjaan. Bersama-sama mendorong supaya program ini lebih maksimal lagi." ungkap Anggoro.
Terakhir, Anggoro berharap bahwa peran serta para stakholder ketenagakerjaan khususnya serikat buruh untuk bersama-sama mendorong kepada pemberi kerja agar melihat kembali apakah upah yang didaftarkan sudah sesuai, apakah program BPSJ TK sudah diikutkan semua. Karena BPSJ TK melihat masih ada sekitar 30% potensi kepesertaan dari perusahaan-perusahaan PDS tersebut. (RED/Handi)