KSBSI juga sedang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan melalui program dan bantuan donatur dari internasional yang melibatkan semua federasi afiliasi yang ada di KSBSI, sementara pemerintah Indonesia juga memang sedang melaksanakan juga dan mengorganisir banyak acara tentang ini tapi keterlibatan serikat buruh didalamnya sangat kurang, belum diperhitungkan di dalamnya isu perubahan klim dan transisi yang adil ini.
Baca juga: Desk Ketenagakerjaan Terbentuk, KSBSI Mengapresiasi Polda Sulut,
KSSI.ORG, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan Konferensi Pers tentang isu-isu perburuhan terkini diantaranya tentang isu Perubahan Iklim dan Transisi yang Berkeadilan di kantor KSBSI Cipinang, Jakarta, Selasa (18/02/2025).
"Jadi saat ini KSBSI sedang berkonsentrasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan transisi yang adil, di mana isu ini bukan hanya disadari atau dirasakan para pekerja atau oleh Masyarakat Indonesia tapi juga di seluruh dunia." kata Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI.
KSBSI juga sedang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan melalui program dan bantuan donatur dari internasional yang melibatkan semua federasi afiliasi yang ada di KSBSI, sementara pemerintah Indonesia juga memang sedang melaksanakan juga dan mengorganisir banyak acara tentang ini tapi keterlibatan serikat buruh didalamnya sangat kurang, belum diperhitungkan di dalamnya isu perubahan klim dan transisi yang adil ini.
"Untuk itu sangat diperlukan banyak melakukan kampanye dan pembangunan kapasitas untuk para pekerja terutama di semua sektor, bukan hanya di sektor pertambangan tapi ada di pariwisata, dipertanian perkebunan, perikanan dan semua sektor yang ada." jelas Elly Rosita Silaban.
Sebenarnya, di Indonesia sangat terdampak kalau buruh/pekerja tidak memahami akan dampak yang ditimbulkan sehingga tidak bisa melakukan mitigasi atau menghadapi bagaimana beradaptasi untuk selanjutnya itu akan sangat mengkwatirkan.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban lebih lanjut menjelaskan tentang isu-isu yang mencuat di tahun 2025 ini. Adalah tentang upah dan banyaknya PHK dan ini juga ada alasannya, karena perubahan iklim dan transisi yang adil, "misalnya saja kita mengetahui banyaknya bencana alam banjir atau panas, misalnya di internasional sudah sampai ada heat stress namanya, stres karena kepanasan sehingga ini eh menyebabkan terkendalanya para pekerja melakukan pekerjaannya." ungkap Elly.
Lebih lanjut, Perubahan iklim akan menyebabkan berkurangnya pemasukan bisnis dan juga berkurangnya atau efisiensi para pekerja dan upah yang dikurangi, begitu juga dengan pertambangan dengan ancaman-ancaman yang ada saat ini, penutupan pertambangan yang tidak disediakan reskilling yang baru kepada mereka-mereka yang akan mendapatkan pekerjaan baru
Para pekerja dan keluarganya, ibu-ibu yang tidak diperhitungkan atau tidak terlindungi dengan jaminan sosial, ini juga diakibatkan oleh perubahan iklim dan juga transisi-transisi yang kurang adil.
"Di situlah kehadiran KSBSI mengkampanyekan dan membuat para masyarakat dan juga anggota terutama pekerja untuk menyadari akan pentingnya Kita mempersiapkan diri tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan transisi yang adil, bahkan KSBSI saat ini melakukan beberapa program di dalamnya untuk memperkenalkan isu ini dan juga membuat beberapa pasal dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang disepakati di dalam perusahaan." beber Elly.
Hal itu tidak mudah, karena memang belum ada undang-undang yang sudah merangkum perubahan iklim ini, tapi peran serikat buruh atau teman-teman federasi bersama-sama dengan KSBSI sangat tinggi dan sangat antusias untuk memperkenalkan ini dan memperjuangkan bersama-sama dengan manajemen untuk membuat isu ini dalam beberapa pasal dalam PKB.
Peran KSBSI dalam isu perubahan iklim dan just transisi
Seperti yang saya katakan KSBSI sudah aktif di isu ini sejak tahun 2018, sampai saat ini dan KSBSI berharap stakeholder pengusaha, pemerintah atau Apindo dan Kadin atau NGO itu bersama-sama dengan buruh memiliki sebuah kertas posisi tentang bagaimana menghadapi isu ini.
KSBSI sudah memiliki networking aliansi dengan beberapa konfederasi dengan beberapa pemangku kepentingan, tapi seperti itu belum dilirik oleh pemerintah bahkan anggaran yang di digaung-gaungkan oleh pemerintah yang 20juta dolar dari Amerika dan Jepang itu ternyata sampai sekarang belum diterima oleh pemerintah Indonesia sehingga tanpa menunggu peran atau menunggu bantuan dari pemerintah KSBSI tetap mengambil peran bahwa sebagai aktivis serikat buruh harus menyiapkan diri untuk melakukan hal-hal terbaik untuk mengantisipasi. Karena mungkin bukan kita sendiri yang akan menghadapi tapi anak-anak kita di masa depan, di negara kita sendiri.
Terbitnya PP No.6 Tahun 2025 tentang JKP
Presien KSBSI Juga menyoroti tentang terbitnya PP No.6 tahun 2025 tentang manffatkehilangan pekerjaan dimana pekerja yang di PHK akan mendapatkan upah 60 % selam 6 bulan.
"Kita menyambut baik ya, karena memang berubah dari yang sebelumnya yang 3 bulan, denga upah 45% dan 25% tapi kita belum tahu soal keberhasilannya karena memang belum dilaksanakan, artinya memang di sinilah peran kami melihat dan memonitor apa sebenarnya yang akan terjadi nanti." ungkap Elly.
Disamping itu, di luar soal JKP ini, adalah bruuh dihadapkan dengan usia pensiun yang 59 tahun lalu ada yang kenaikan pajak, "saya sendiri bersaksi bahwa saya diundang 1 bulan yang lalu sebagai pembicara, itu langsung dipotong 15% padahal yang kita tahu 12%nya PPH Ya".
Kemudian soal UU Tapera, misalnya nanti ada undang-undang tapi tidak ada political will atau keinginan baik dari pemerintah untuk mengimplementasikan itu dan juga memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan itu juga tidak akan menjadi bagus dan sekarang ini lagi banyak sekali PHK terutama di manufaktur, masih berjuang untuk mendapatkan pesangon.
Harapan KSBSI Kepada Pemerintah
Buruh telah memmberikan kontribusi terbesar untuk negara ini, adalah para pekerja dengan pajak-pajaknya ketika penyumbang terbesar ini juga menderita dan tidak ada kepastian hidup atau kepastian kerjanya, negara juga akan semakin nmelempem dan tidak maju, padahal Indonesia sudah masuk negara maju, mau masuk OECD mau masuk Bridge.
Buruh memohon kepada Pak Presiden untuk diperhatikan bahwa pekerja ini butuh makan dan pekerja ini butuh menyekolahkan anak-anaknya, kepastian kerja dan perlindungan jaminan sosial
Buruh meminta ke pemerintah soal kepasihan kerja dan upah yang layak, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang sudah dijanjikan pemerintah ketika mereka menggaungkan omnibuslaw itu, "Kami tidak melihat buktinya sekarang ketika pemerintah mengatakan bahwa berkurang angka pengangguran, berkurangnya karena mereka menjadi pekerja online, jadi mereka itu adalah anak-anak muda masa depan bangsa, sehingga kita melihat sebenarnya masih banyak masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah saat ini, itu kritik dari Kami."
Buruh sangat kagum ketika Pak Prabowo mengatakan efisiensi anggaran, Kami sangat senang tapi kami melihat di sisi lain ada yang memang harus beliau perbaiki lagi tentang banyaknya staf-staf yang ditambah, sehingga efisiensi yang dilakukan di sebelah kanan itu dihabisi dari sebelah kiri, kami hanya berharap Pak Prabowo, beliau akan melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan pekerja, saya yakin beliau bisa menyelesaikannya walaupun tidak 100% untuk masa-masa yang akan datang. tutup Elly
(RED/Handi)