Dari serapan aspirasi, rencananya KSBSI DKI Jakarta akan memberikan rekomendasi berapa besaran kenaikan UMP 2026 yang akan diusulkan kepada pemerintah.
Baca juga: Korwil KSBSI Sulawesi Tengah Gelar Rakerwil 2025, Dibuka Langsung Oleh Bupati Morut,
JAKARTA, KSBSI.ORG - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menggelar agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Balairung, Jakarta Timur. Agenda Rakorwil tersebut mengangkat tema “Menyongsong Kenaikan Upah Tahun 2026 yang Berkeadilan”, dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC) federasi afiliasi Federasi Serikat Buruh (FSB) KSBSI Jakarta.
Selain itu, untuk memperkuat wacana dalam menyikapi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026, pihak panitia mengadakan diskusi interaktif, diantaranya mengundang pembicara, Purnomo, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta.
Kemudian, Nurjaman anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pengusaha dan Surya Kencana, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, unsur serikat buruh. Untuk sesi diskusi kedua, menghadirkan Martua Raja Siregar Deputi Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI.
Rekomendasi KSBSI DKI
Bambang SY, ketua panitia yang juga Sekretaris Korwil KSBSI DKI Jakarta mengatakan agenda Rakorwil KSBSI sebagai ajang konsolidasi internal organisasi, sekaligus menyerap aspirasi perwakilan pengurus, namun Pembahasan Rakorwil tahun ini, KSBSI DKI Jakarta lebih fokus membahas penetapan Upah Upah Minimum tahun 2026, secara substansi.
“Sebelumnya, KSBSI juga sudah membangun aliansi serikat buruh/pekerja di Jakarta untuk menyikapi UMP 2026, yang segera diputuskan Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat ini,” ujar Bambang SY saat ditemui di lokasi acara, Rabu (12/11/2025).
Untuk memperkuat wacana rekomendasi penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026, Bambang mengatakan mengundang perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta. Serta perwakilan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari utusan serikat buruh dan pengusaha.
Namun intinya, KSBSI berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, bisa memutuskan UMP DKI Jakarta tahun 2026, yang memihak kepentingan buruh.
“Semoga agenda Rakorwil KSBSI DKI Jakarta yang diadakan ini, bisa melahirkan ide dan dan gagasan bagus. Supaya nantinya bisa kita rekomendasikan ke Gubernur DKI Jakarta, dalam penetapan UMP 2026,” tandasnya.
Sikap Organisasi
Sementara itu, Alson Naibaho, Korwil KSBSI DKI Jakarta menyampaikan, agenda Rakorwil KSBSI DKI Jakarta ini, merupakan sikap organisasi dalam memperjuangkan hak buruh. Apalagi, kata dia sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, justru membuat nasib buruh tidak sejahtera, termasuk, tidak ada lagi aturan pemerintah yang mengatur kebijakan upah tingkat provinsi.
“Penetapan upah tingkat provinsi sejak 2 tahun ini lebih banyak diputuskan dalam kebijakan diskresi dari penguasa politik. Tidak lagi melibatkan aspirasi dari perwakilan serikat buruh,” kata Alson.
Karena itu, dia berharap kepada semua peserta Rakorwil KSBSI DKI Jakarta ini, bisa memberikan rekomendasi, terkait UMP DKI Jakarta tahun 2026. Dari serapan aspirasi, rencananya KSBSI DKI Jakarta akan memberikan rekomendasi berapa besaran kenaikan UMP 2026 yang akan diusulkan kepada pemerintah.
Selain pembahasan upah, Alson juga mengatakan acara yang digelar tersebut juga membahas penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan anggota. Serta pengembangan organisasi di wilayah Kota Jakarta.
[ANDREAS HUTAGALUNG/REDKBB]