Elly menilai penataan kelembagaan Polri seharusnya didasarkan pada kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek yang berisiko merusak independensi Kepolisian.
Baca juga: Silaturahmi Buruh bersama Kapolda Kaltara, Korwil KSBSI Tegaskan Dialog Sosial adalah Kunci Kondusifitas ,
KSBSI.ORG, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menyatakan bahwa wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah suatu kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik yang lebih besar terhadap institusi penegak hukum.
Elly menilai penataan kelembagaan Polri seharusnya didasarkan pada kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek yang berisiko merusak independensi Kepolisian.
“Penataan Polri harus melalui kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek. Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko meningkatkan intervensi politik. Ini justru bisa mengganggu independensi Polri dalam menjalankan tugasnya,” ujar Elly dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan kebutuhan negara, terutama dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat tanpa harus menunggu rantai komando dari kementerian.
“Saat ini sudah pas, Polri langsung di bawah Presiden. Ketika dibutuhkan setiap saat, tidak perlu menunggu komando dari kementerian,” ucap Elly.
Elly mengusulkan agar fokus perbaikan kelembagaan Polri diarahkan pada penguatan kinerja, reformasi internal, serta peningkatan pengawasan eksternal dan transparansi, bukan melalui perubahan garis komando yang dapat menjadikan lembaga hukum lebih rentan terhadap intervensi politik.
Ia juga menyatakan bahwa koordinasi lintas lembaga tetap dapat diperbaiki melalui mekanisme kerja sama tanpa harus mengubah struktur komando Polri. “Jangan sampai perubahan struktur justru melemahkan fungsi strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Elly.
Pernyataan Elly muncul di tengah diskusi publik yang sedang berlangsung terkait posisi kelembagaan Polri. Beberapa pihak, termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, secara tegas menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian, dengan alasan dapat melemahkan institusi dan menghambat efektivitas tugasnya. (RED)