Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah presiden sebagai amanah reformasi. Ketiga, mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI. Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Baca juga: KSBSI: Polri Langsung Dibawah Presiden Sudah Sesuai,
KSBSI.ORG, JAKARTA - Tiga Konfederasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja terbesar di Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Polri sudah seharusnya menjadi lembaga yang independen.
"Polri tidak boleh dibawah kendali Kementerian supaya tidak ada intervensi poltik, tidak boleh ada yang intervensi selain bapak Presiden untuk memerintah Polri menjaga keamanan dan ketertiban atau menindak sesuatu yang harus cepat ditindak." kata Elly.
Elly berharap, bahwa sebagai warna negara yag taat, bersama sama menjaga Konstitusi, karena ini adalah amanah reformasi tahun 1998.
"Atas nama buruh, bersama-sama menjaga marwah negara Indonesia, dan kami berjanji akan menjaga pemerintahan Bapak Prabowo sampai masa jabatannya selesai.
Sementara itu, Andi Gani dalam kesempatan yang sama, menegaskan empat poin dukungan dalam Ikrar Buruh kepada Polri antara lain,
Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.
Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah presiden sebagai amanah reformasi.
Ketiga, mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI.
Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Menurut Andi Gani, dukungan buruh terhadap Polri juga didasari langkah konkret institusi tersebut dalam membela kepentingan pekerja.
Ia menyoroti pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Polri, yang disebutnya sebagai yang pertama di dunia.
“Baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi Desk Ketenagakerjaan dan akhirnya Desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, Desk Ketenagakerjaan ini juga menjadi contoh bagaimana ada lembaga khusus yang mengawal kasus-kasus buruh,” ungkapnya.
Untuk itu, Andi Gani meminta agar Polri harus tetap di bawah Presiden, karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang.
“Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang itu mengatasnamakan siapa?, Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani mengatasnamakan diri kami sendiri,” ucap dia.
Hadir dalam rapat tersebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, beserta perwakilan Federasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Ramidi selaku Sekjen KSPI beserta jajaran, serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban beserta perwakilan Federasi afiliasi dari masing masing Konfederasi. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. (RED/handi)
https://www.youtube.com/live/oVqq3h3bzEs?si=dzxmPy43IlSe0ixp
