Sebagai organisasi serikat buruh yang mewakili pekerja di sektor kimia, industri umum, farmasi, dan kesehatan, pihaknya berkepentingan terhadap tegaknya hukum yang adil, profesional, dan tidak berpihak.
Baca juga: KSBSI Gelar Silaturahmi Dengan Kapolri, Dorong Terbentuknya Desk Ketenagakerjaan Sampai ke Daerah,
KSBSI.ORG, JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di The Tribrata Hotel & Convention Center, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026). Kegiatan ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan konstruktif antara gerakan buruh dan institusi kepolisian.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri atas fasilitasi kegiatan tersebut. Menurutnya, momen ini bersejarah karena untuk pertama kalinya buka puasa bersama keluarga besar KSBSI difasilitasi langsung oleh Kapolri.
“Ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi tonggak baru dalam membangun relasi yang lebih konstruktif antara buruh dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional yang berkeadilan,” ujar Elly.
Elly juga mengapresiasi santunan kepada anak-anak yatim yang dinilai mencerminkan kehadiran negara tidak hanya melalui fungsi keamanan, tetapi juga melalui empati sosial. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kebebasan berserikat harus berjalan beriringan dalam koridor konstitusi.
KSBSI turut mencatat langkah konkret Kapolri dalam membantu pemulihan buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurut Elly, kehadiran desk tersebut merupakan langkah progresif yang memandang hubungan industrial sebagai bagian dari keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami berharap Desk Ketenagakerjaan menjadi ruang dialog dan mediasi yang adil serta bermartabat bagi pekerja,” katanya.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen buruh dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menyebut stabilitas kamtibmas sebagai modal utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Situasi keamanan yang stabil menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi tetap terjaga,” ujar Sigit.
Kapolri juga memastikan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya, selama tetap berada dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi dan Kesehatan (FSB KIKES) KSBSI, Sri Rejeki, menyampaikan sikap organisasi terkait posisi Polri dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Ia menegaskan dukungan agar Polri tetap berada dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Menurut kami, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang menjamin stabilitas nasional, kepastian hukum, serta efektivitas koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.
Sebagai organisasi serikat buruh yang mewakili pekerja di sektor kimia, industri umum, farmasi, dan kesehatan, pihaknya berkepentingan terhadap tegaknya hukum yang adil, profesional, dan tidak berpihak.
"Kami meyakini bahwa Polri yang profesional, modern, dan terpercaya akan semakin optimal menjalankan tugasnya apabila tetap berada dalam garis komando yang jelas di bawah Presiden," ujarnya.
Acara ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Polri, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, International Labour Organization (ILO), serta pimpinan konfederasi serikat buruh nasional. (RED/SRI)
