Presiden KSBSI Hadir di Rapat Pleno TUAC Paris, Ini Responnya Soal Aksesi Indonesia di OECD

PARIS, KSBSI.ORG - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban hadir menjadi salah satu peserta dalam Rapat Pleno Trade Union Advisory Committee (TUAC); Rapat pleno ini merupakan sidang atau pertemuan resmi dari komite penasihat serikat buruh global yang berfungsi sebagai penghubung antara gerakan buruh internasional dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) beranggotakan 38 negara yang merepresentasikan 80% aktivitas perdagangan dunia dan berkontribusi pada 41.1% GDP global.

Dari komposisi keanggotaan, dari 38 negara anggota OECD, 33 negara (87%) berstatus sebagai negara maju dan 5 negara (13%) mewakili kelompok negara berkembang. Saat ini Indonesia memang belum menjadi anggota penuh OECD melainkan sedang dalam proses aksesi (pendaftaran) untuk menjadi anggota penuh yang diajukan sejak awal tahun 2024.

OECD secara resmi menyetujui peta jalan (roadmap) aksesi Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia ketiga (setelah Jepang dan Korea) yang berproses untuk bergabung dalam OECD.

Menariknya, di sela-sela pelaksanaan rapat pleno TUAC yang digelar di Paris, 1-2 Juni 2026, Elly Rosita bertemu langsung Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Edi Prio Pambudi.

"Saya melakukan pertemuan singkat dengan Bapak Edi Prio Pambudi," kata Elly dalam keterangan resminya kepada redaksi, Rabu (3/6/2026).

Elly juga juga berkesempatan berbincang dengan Mr. Nicola Bonucci (OECD), guna bertukar pandangan mengenai perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD serta isu-isu ketenagakerjaan terkait.

Respon KSBSI atas Presentasi Sekjen OECD

Pada rapat pleno TUAC hari pertama yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann. Presiden KSBSI mendapat kesempatan sebagai peserta pertama untuk merespons presentasi Sekjen OECD.

"Saya menegaskan bahwa proses aksesi ini harus dipandang sebagai peluang strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kemajuan sosial." ungkap Elly.

Oleh karena itu, aksesi Indonesia ke OECD tidak hanya perlu berkontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi, tetapi juga harus menjadi sarana untuk memperkuat pekerjaan yang layak, keadilan sosial, dialog sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan kebebasan berserikat.

Peluang Strategis Indonesia

Diketahui, dalam pleno tersebut, TUAC mengundang Sekjen OECD Mathias Cormann untuk bicara tentang prioritas strateginya mengenai aksesi negara yang akan menjadi anggota OECD, salah satunya adalah Indonesia.

KSBSI memandang proses aksesi Indonesia ke OECD sebagai peluang strategis tidak hanya untuk memperkuat kinerja ekonomi tetapi juga untuk memajukan pekerjaan yang layak, keadilan sosial, dan hak-hak pekerja. Peluang tersebut adalah:

1. Aksesi OECD Harus Menghasilkan Pekerjaan yang Lebih Baik bagi Pekerja

Meskipun pertumbuhan ekonomi dan investasi penting, pekerja Indonesia berharap bahwa aksesi OECD juga akan berkontribusi pada pekerjaan berkualitas lebih baik, upah yang adil, perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, dan pengurangan ketidaksetaraan.

Bagi pekerja Indonesia, aksesi OECD seharusnya tidak hanya diukur dari indikator ekonomi tetapi juga dari kemampuannya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pekerja.

2. Memperkuat Dialog Sosial dan Perundingan Kolektif

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO yang mendasar, tetapi tantangan tetap ada dalam memastikan dialog sosial dan perundingan kolektif yang efektif di semua tingkatan.

KSBSI percaya bahwa dialog sosial yang kuat sangat penting untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kami akan menyambut baik rekomendasi OECD tentang bagaimana Indonesia dapat lebih memperkuat kerja sama tripartit dan lembaga perundingan kolektif.

3. Memastikan Transisi yang Adil

Para pekerja tidak boleh menanggung biaya transformasi ekonomi. Transisi yang Adil membutuhkan konsultasi yang bermakna dengan serikat pekerja, investasi dalam pengembangan keterampilan, jaminan pekerjaan, dan perlindungan sosial yang memadai.

4. Mengatasi Pekerjaan Tidak Tetap dan Pekerjaan Berbasis Platform

Munculnya pekerjaan non-standar, alih daya, dan pekerjaan berbasis platform menghadirkan tantangan signifikan bagi perlindungan tenaga kerja.

Para buruh tertarik untuk belajar dari negara-negara anggota OECD tentang kebijakan efektif untuk melindungi pekerja platform dan pekerja dalam bentuk pekerjaan non-standar sambil mempertahankan daya saing ekonomi.

5. Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab dan Hak-Hak Buruh

Seiring Indonesia semakin terintegrasi ke dalam rantai pasokan global, khususnya di bidang mineral kritis dan manufaktur, penghormatan terhadap hak-hak buruh harus tetap menjadi prioritas.  Perilaku bisnis yang bertanggung jawab harus mencakup uji tuntas ketenagakerjaan yang kuat, penghormatan terhadap kebebasan berserikat, hak tawar-menawar kolektif, dan keterlibatan yang bermakna dengan serikat pekerja di seluruh rantai pasokan.

6. Partisipasi Serikat Pekerja dalam Proses Aksesi

Serikat pekerja merupakan pemangku kepentingan utama dalam membentuk kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KSBSI berharap organisasi pekerja akan terus dikonsultasikan secara bermakna di seluruh proses aksesi Indonesia, memastikan bahwa perspektif buruh tercermin dalam diskusi dan reformasi kebijakan.

“KSBSI mendukung aspirasi Indonesia untuk bergabung dengan OECD. Namun, kami percaya bahwa aksesi yang sukses tidak hanya harus memperkuat daya saing ekonomi tetapi juga mendorong pekerjaan yang layak, hak-hak buruh yang lebih kuat, dialog sosial yang efektif, dan inklusi sosial. Prinsip-prinsip ini mendasar untuk memastikan bahwa manfaat kemajuan ekonomi dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.”. pungkas Elly. 

(Red/Handi).