Penegakan hukum ketenagakerjaan turut menjadi sorotan, dengan desakan agar pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar hak buruh.
Berita: terkini
6 Tuntutan Buruh Disampaikan Elly Rosita Silaban
Elly juga menyuarakan tentang kesejahteraan Ojek Online / pekerja platform yang perlu diperbaiki kesejahteraaanya, Lalu tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang perlu ditingkatkan dan tentang Desk Ketenagakerjaan yang sangat membantu kaum buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Elly Rosita Minta Presiden Ratifikasi Konvensi ILO 188/190 dan Kuatkan Regulasi Perlindungan Buruh
Elly meminta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang perlindungan awak kapal perikanan, serta Konvensi ILO Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Sikap Kritis KSBSI Riau Pada Perayaan May Day 2026
KSBSI Riau memandang perlunya tindakan nyata secara bersama para pemangku kepentingan atas kondisi yang hubungan industrial di Riau.
Perjuangan Belum Selesai, Faizal Rakhman: May Day 2026 Harus Jadi Momen Kebangkitan Gerakan Buruh
Perayaan May Day 2026 di Kabupaten Serang, Faizal mengatakan akan dirayakan tanggal 3 Mei 2026, tepatnya di kawasan industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE).
KSBSI: May Day 2026 Tunjukan Hubungan Aktivis Buruh dengan Prabowo Sangat Dekat
Perayaan May Day 2026 di Lapangan Monas dihadiri lebih dari 200 ribu buruh, dari beberapa konfederasi serikat pekerja/buruh di Indonesia.
Harmonis, FSB GARTEKS KSBSI Gelar Doa dan Pengajian di PT. Shyang Hung Tah
Acara doa bersama dan pengajian ini dimulai pukul 17.30-18.30 di area kantin PT. Shyang Hung Tah
Kerahkan Puluhan Ribu Massa, KSBSI: May Day Bukan Sekedar Seremoni
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden pertama sejak era Soekarno yang bersedia hadir dalam peringatan May Day,
KIKES Gugat PT EMIRADE karena Lakukan PHK tak Berdasar
Perkara ini bermula dari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan terhadap 3 (tiga) orang pekerja yang salah satunya menjabat sebagai General Affair. PHK tersebut diduga dilakukan secara sepihak dengan alasan-alasan yang tidak proporsional dan tidak berdasar hukum.
Penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah, Pelaku Usaha tentang Bisnis dan HAM
Melalui deklarasi ini, ILO bersama Kemen Perekonomian RI, Kemnaker, Kementerian Ham, Apindo, Kadin Indonesia serta 10 Konfederasi serikat pekerja/buruh Indonesia menegaskan bahwa penghormatan HAM dan pekerjaan layak adalah fondasi keberlanjutan usaha, pengembangan tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.

