Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan 16 Konfederasi kini bersatu, untuk menentukan dan berdiskusi mengumpulkan poin-poin pokok pikiran yang akan diusulkan dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.

Suherman menegaskan, distribusi BBM yang tidak merata menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.

Dalam disertasinya, Ema Liliefna merekomendasikan bahwa agar diterbitkan Undang Undang Perseroan Terbatas yang baru menggantikan UU PT nomor 40 tahun 2027 yang dinilai sudah kadaluwarsa, dengan penempatan kewajiban penerapan kesetaraan gender dalam Anggaran Dasar (AD).

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, berdirinya sekretariat bersama itu sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya berbagai serikat buruh di Indonesia berhimpun dalam satu wadah perjuangan.

Serikat pekerja bukanlah penghambat transisi energi. Sebaliknya, serikat pekerja adalah mitra strategis untuk memastikan transisi berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Agenda ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan utama guna membahas bagaimana mempromosikan jalur transisi energi Indonesia yang berpusat pada pekerja.

Pelatihan ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana serikat buruh dapat membangun kekuatan organisasi melalui pendekatan yang lebih strategis, partisipatif, dan berorientasi pada anggota.

Di tengah ketidakpastian ekonomi yang menimpa kehidupan keluarga para karyawan, aksi ini menjadi upaya terakhir bagi mereka untuk memperjuangkan hak atas keringat yang telah dikeluarkan.

Sesuai perintah Mahkamah Konsitusi, sudah harus ada UU Ketenagakerjaan baru selambatnya 31 Oktober 2026.

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari KSBSI Elly Rosita Silaban, KSPSI AGN, KSPSI Jumhur Hidayat, KSPSI Yorrys, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), SBSI 92, GSBI, KBMI, KSarbumusi, serta sejumlah konfederasi dan Federasi Serikat buruh lainnya.