Dan yang paling penting, kedepan kita akan mencoba mendorong agar organisasi ini bisa duduk di LKS Tripartit di Wlayah DKI Jakarta yang saat ini masih ada kekosongan, kita akan coba dorong perwakilan KSBSI untuk mengisi kesosongan tersebut.

"Terima kasih pada anda semua, kawan-kawan yang telah berjuang sampai dengan sejauh ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang telah berjuang untuk KSBSI,"

Menaggapi polemik penetapan upah minimum 2023, dengan adanya beda pendapat menyikapi kebijakan pemerintah antara pengusaha dan serikat buruh. Elly berharap, dalam menerapkan penyesuaian upah 2023, Ia berharap semua yang berkepentingan dapat mendorong sosial dialog dengan baik, bernegosiasi dengan baik-baik juga.

Sementara itu, dari unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan angka kenaikan sebesar 13% menjadi Rp.2.826.359,51.

JAPBUSI terdiri dari 10 Federasi Serikat Buruh /Serikat Pekerja yakni F Hukatan, FSB Kamiparho, FSB Nikeuba, FSB Lomenik, FKUI, FTA, FSP.PP- KSPSI CAITU, FSP.PP- SPSI, FP4KSARBUMUSI dan FSP NIBA SPSI CAITU.

Fatkhulloh mengatakan buruh Temanggung akan merekomendasikan angka kenaikannya sebesar 7%. Dan akan terus mendorong dan mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan penetapan UMK tahun 2023 menggunakan Permenaker No. 18 tahun 2022 dan menolak PP No. 36 tahun 2021.

"Lalu dari unsur serikat buruh / serikat pekerja mengusulkan kenaikan menjadi Rp.5.131.569,- atau naik 10,55%, perhitungannya awal diambil dari dasar putusan PTUN. Dan selanjutnya unsur pemerintah mengunakan format perhitungan sesuai Permen No. 18 tahun 2023 dengan angka alfa 0,20%, total kenaikan menjadi Rp. 4.901.798,-."

"Kami bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada KSBSI. Dalam hal ini, saya sendiri menyampaiakan rasa hormat atas tanggung jawab dan kepercayaan kongres yang telah menetapkan saya untuk duduk di Wakil Presiden ITUC wilayah Asia Tenggara."

KSBSI.org, JAKARTA-Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjan (Menaker) pada Sabtu 19 November 2022 telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Dimana salah satu kebijakan Permenaker tersebut menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 naik sebesar naik 10 persen.

KSBSI.org, JAKARTA-Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) baru saja memberikan pernyataan resmi lewt akun Youtube pada Sabtu (19/11/2022) tentang penetapan upah. Serta menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Dia menegaskan, Permenaker ini memiliki legalitas kuat. Dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penentuan upah minimum. Karena belum memasukkan komponen dampak kenaikan inflasi.