Pelatihan Paralegal ini diikuti oleh peserta dari perwakilan pengurus dan anggota FSB NIKEUBA di wilayah Sumatera Utara, dengan tujuan untuk membangun kapasitas berorganisasi khususnya dalam isu-isu hukum ketenagakerjaan, penguatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pendampingan bagi anggota yang bermasalah.

Peringatan tahun ini menjadi istimewa karena diagendakan akan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Banyak perusahaan platform berpendapat bahwa mereka hanya menyediakan teknologi bermanfaat yang menghubungkan kontraktor independen dengan pelanggan. Kenyataannya, mereka mengendalikan upah, jam kerja, dan kondisi kerja – tanpa dimintai pertanggungjawaban atas standar yang ada yang mengatur upah yang adil atau perlindungan sosial.

PT. KPC terletak diwilayah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, salah satu perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Proses perundingan PKB belum lama ini telah berhasil diselesaikan. Dalam perundingan tersebut, klausul tentang transisi berkeadilan berhasil disepakati dan dituangkan dalam PKB terbaru. Keberhasilan ini tercapai pada hari kedua perundingan yang berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025.

Hadiah tersebut berupa, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, lalau akan menindak lanjuti pembentukan satgas PHK, memulai pembahasan RUU PPRT di DPR serta UU Perampasan Aset Koruptor, secepatnya akan mempelajari UU tentang Perlindungan Pekerja Awak Kapal Perikanan, menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional.

"Serikat buruh harus bisa duduk bersama, karena kalau kita selalu melawan pemerintah itu tidak mungkin bisa mencapai sesuatu, karena pembuat kebijakan itu adalah pemerintah. Untuk itu, serikat harus bisa menawarkan opsi supaya dapat duduk bersama sehingga bisnis dapat berjalan, kebijakan akan dapat pro keadilan dan kemanusiaan."

Elly mendorong pemerintah untuk memberikan akses lebih luas kepada buruh perempuan, termasuk kemudahan mendapatkan modal usaha serta keterlibatan aktif dalam proses pembuatan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya ruang bagi perempuan untuk berbicara dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.