Presiden KSBSI dalam kesempatan tersebut juga diminta memberikan presentasi mengenai isu perubahan iklim.

Situasi perundingan kian meruncing setelah pihak manajemen, melalui tim hukumnya (lawyer), mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan para karyawan untuk membayar biaya parkir di area hotel, dimana disitu ada sekretariat dari FSB Kamiparho yang dijadikan tempat berdiskusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Merespon apakah pengangkatan itu sah atau tidak di mata hukum, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Profesor Romli Atmasasmita menyampaikan pandangan hukumnya. Simak selengkapnya..

Kapolri mengatakan untuk menghadapi situasi global yang membutuhkan kualitas SDM dan kompetensi dari SDM KSBSI, para buruh Indonesia harus betul-betul siap menghadapi perubahan zaman, termasuk menghadapi berbagai macam tantangan teknologi dan memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Ia meminta buruh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban membacakan seluruh putusan yang tertuang dalam SK Rakernas KSBSI tahun 2026.

“Aksi damai ini adalah panggilan moral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tidak ada hilirisasi tanpa buruh yang dihargai, tidak ada industri tanpa perlindungan hak buruh, dan Kami akan terus berjuang secara damai, konstitusional, dan bermartabat hingga hak-hak buruh dipulihkan. Solidaritas adalah kekuatan kita bersama.”tegas Ketua Umum FPE KSBSI, Nikasi Ginting.

Ari Iswandi mengatakan, ada dua kedinasan yang dibiayai oleh negara dari hasil rakyat tetapi tidak maksimal untuk menyelesaikan persoalan kawan-kawan buruh.

Bagi Sri Rejeki, pembahasan mengenai pencegahan pelecehan dan kekerasan merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ruang gerakan serikat pekerja yang aman, bermartabat, dan memungkinkan perempuan berpartisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan organisasi.

Dia menerangkan, bahwa peran serikat pekerja/buruh tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh saja. Melainkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah, pengusaha untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Rekson Silaban menilai pergantian pemerintahan tidak otomatis menjamin kehidupan buruh menjadi lebih baik. Karena itu, gerakan buruh harus lebih mengedepankan perjuangan kebijakan dan solusi melalui mekanisme demokrasi.