Kunjugan ini merupakan agenda konsolidasi serta diskusi dengan pengurus pusat terkait upaya dalam mencari dukungan serta solusi atas permasalahan yang sedang terjadi di PT. TPL, dimana saat ini PT. TPL menerapkan kebijakan untuk menghentikan sementara proses produksinya sejak Januari 2025 yang lalu hingga rencana sampai bulan Mei 2025 mendatang.

Yatini Sulistyowati Ketua Umum Serikat Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SEBUMI KSBSI) mengatakan bahwa, Sejak RUU PPMI ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 (Prolegnas Prioritas), DPR RI tidak pernah melibatkan Jaringan Advokasi dalam memberikan masukan terhadap draf RUU PPMI.

FGD ini juga sebagai wadah membangun kesepahaman tentang kebijakan ketengakerjaan kedepan, serta merumuskan strategi perlindungan pekerja dan memperkuat daya saing usaha. Kita perlu memastikan kebijakan yang adil dan seimbang, sehingga mampu menjaga investasi dan mendorong pertumbauhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara ini dalam rangka membangun kapasitas organisasi dalam upaya mendorong perlindungan hukum perempuan di tempat kerja serta mendorong peran serta perempuan di organisasi dan sekaligus memperingati Hari Perempuan Internasional 2025 atau International Women's Day 2025 (#IWD2025) yang diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Bahwa saat perempuan menduduki posisi strategis di sebuah organisasi ataupun dalam dunia kerja, berkarya dan berperan, berani, mandiri dan independen, maka disitulah komitmen kita semua dalam mewujudkan #kesetaraan di dunia kerja!.

Agenda evaluasi serta penyusunan rencana program kerja 2025 bersama mitra internasional ACV-CSC International ini bertujuan diantaranya dalam rangka mengevaluasi program kerja yang telah dilakukan pada tahun 2024, yakni membahas apa saja yang menjadi kekurangan dan kendala dalam meraih pencapaian serta target yang telah ditetepakan.

Siaran Pers Bersama Pakai-Pakai Dulu, Celaka Kemudian di Morowali Rilis Media Seminar Dialog Sosial Industri Nikel “Menuju Zero Accident di Sulawesi Tengah”. Dilaksanakan oleh Organisasi buruh dan NGO di Swissbell Hotel, Palu.

Review program DWCP 2020-2025 Indonesia ini bertujuan untuk melihat kembali pencapaian dari implementasi DWCP di Indonesia dengan menggali kembali pencapaian yang belum terdokumentasikan sebelum nantinya program ini akan berakhir di tahun 2025.

KSBSI juga sedang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan melalui program dan bantuan donatur dari internasional yang melibatkan semua federasi afiliasi yang ada di KSBSI, sementara pemerintah Indonesia juga memang sedang melaksanakan juga dan mengorganisir banyak acara tentang ini tapi keterlibatan serikat buruh didalamnya sangat kurang, belum diperhitungkan di dalamnya isu perubahan klim dan transisi yang adil ini.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KSBSI SULUT) melalui Koordinator Wilayahnya yakni Jack Andalangi menyampaikan bahwa buruh sangat memberikan apresiasi yang setingi-tinginya kepada Kaploda Sulut Bapak Irjen. Pol. Roycke Harry Langie SiK. MH melalui Direktorat Reserse Kriminal khusus telah menyediakan Desk Ketenagakerjaan di salah satu ruangan Ditkrimsus Polda Sulut untuk menjadi tempat konseling permasalahan perselisihan dan juga sampai pelaporan dan pengaduan yang berimplikasi pada tindak pidanan perburuhan, yang mungkin selama ini belum dapat ditindak lanjuti dan terproses dan dengan baik dan sistimatis oleh instansi terkait.