"Kami berharap, teman-teman pengurus PK dapat membuat target penambahan anggota buruh dan pekerja informal karena kami sudah merencanakan untuk membentuk pengurus Cabang atau DPC di tingkat Kabupaten/Kota," terangnya.

Dimualai Pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai tersebut mengambil Tema : Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2:14) Sub Tema : Dengan Semangat Natal Kita Tingkatkan Kebersamaan dan Kepedulian Sesama.

Yatini Sulistyowati Ketua Umum SEBUMI-KSBSI yang juga ditunjukkan sebagai Koordinator MRC di wilayah Jawa Timur menyampaikan . Program safe and fair di Indonesia adalah program yang di tujukan untuk mempercepat implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 tahun 2017), sebelumnya perlu diketahui UU 18 tahun 2017 sangat berbeda dengan UU sebelumnya karena UU ini membagi Peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Sedangkan sosialisasi terhadap Undang Undang belum sampai ke desa , sehingga program safe and fair atas dukungan Spotlight inisiative implementasi UU no. 18 tahun 2017 dapat diwujudkan.

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar, sekitar 3-4 juta pekerja migran bahkan World Bank dalam researchnya tahun 2016 menyampaikan ada 9 juta pekerja migran Indonesia tersebar di seluruh dunia. Ada dua sumber dalam mengembangkan platform, yaitu Pemerintah Indonesia dan Serikat Buruh.

Audiensi yang dilakukan AKUKIA kali ini dalam rangka menyampaikan kertas posisi AKUKIA terhadap Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang saat ini masih dalam pembahasan DPR.

Ditemui langsung oleh , Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang diwakilkan oleh Kasubdit Kepelautan Ditkapel, Capt. Maltus Jackline K perwakilan Jejaring Serikat Pekerja sektor Maritim menyampaikan aspirasi pekerja/buruh diantaranya tentang pentingnya perlindungan untuk mewujudkan kerja layak bagi pekerja disektor maritim Indonesia termasuk jaminan sosial.

“Bersama Melawan Penghematan” Para Menteri Keuangan dari seluruh negara UE telah bertemu di Brussels, begitu pula Anggota Parlemen Eropa. Beberapa dari mereka mendorong agar Eropa kembali menerapkan aturan penghematan yang ketat. Hal ini akan memaksa pemerintah pusat melakukan pemotongan belanja secara drastis.

Mengali informasi up date RUU KIA sudah sejauh mana, Kami juga meminta agar pemerintah dan DPR memberi ruang dan waktu kepada serikat pekerja/buruh dalam berpartisipasi untuk merumuskan materi muatan RUU KIA. Mengingat dalam muatan RUU KIA, buruh menganggap masih ada yang perlu dijelaskan, terutama tentang kekwatiran buruh akan tumpang tindih aturan, dan pastinya memastikan kesejahteraan pekerja dalam RUU KIA ini lebih meningkat."

"Aksinya dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat (dengan rencana) menduduki Kantor Bupati sampai dengan ada putusan dari Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati terkait upah minimum kabupaten dan Tunjangan hari raya keagamanaan untuk Buruh beragama Kristen," kata Mesran.

Rakerwil KSBSI Sumut menetapkan Ramlan Hutabarat sebagai ketua terpilih dan Hera Yunita sebagai Sekertaris terpilih Korwil KSBSI Sumut periode 2023-2027.