Dalam aksinya, FPE KSBSI menyampaikan enam tuntutan, yakni, membatalkan PHK sepihak dan mempekerjakan kembali 22 anggota FPE KSBSI PT Nadesico Nickel Industry, memulihkan hak-hak pekerja yang telah di-PHK, serta menghentikan praktik diskriminasi terhadap pengurus serikat pekerja.

Sebelumnya, KSBSI telah memberikan usulan dan masukan kepada panitia kerja (Panja) RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Gedung Parlemen Senayan.

Pelantikan ini merupakan langkah memperkuat organisasi dalam perjuangan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja, sekaligus menjadi momentum penting memperkuat keberadaan organisasi di lingkungan perusahaan.

Dalam audiensi tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan para pimpinan serikat pekerja yang tergabung dalam KBPBI.

Eskalasi Gerakan Buruh dan Bayang-Bayang Kepentingan Kelompok: DPRD DKI Buka Ruang Dialog Damai Kawal RUU Ketenagakerjaan

Banyak buruh daerah yang sudah mendesak untuk menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI.

KBPBI yang terdiri atas 18 konfederasi dan 157 federasi, kini menjadi kekuatan signifikan dari sekitar 90 persen serikat besar di Indonesia.

Presiden KSBSI dalam kesempatan tersebut juga diminta memberikan presentasi mengenai isu perubahan iklim.

Situasi perundingan kian meruncing setelah pihak manajemen, melalui tim hukumnya (lawyer), mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan para karyawan untuk membayar biaya parkir di area hotel, dimana disitu ada sekretariat dari FSB Kamiparho yang dijadikan tempat berdiskusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Merespon apakah pengangkatan itu sah atau tidak di mata hukum, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Profesor Romli Atmasasmita menyampaikan pandangan hukumnya. Simak selengkapnya..