KSBSI.ORG, Jakarta - Alson Naibaho, Deputi Bidang Program Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan mendekati 2 tahun pandemi Covid-19, membuat buruh terpuruk. Pengangguran meningkat dan belum mampu diatasi.
Baca juga: Pemerintah Segera Kucurkan Subsidi Upah Untuk Buruh,
Ditengah situasi dilema ini, dia mengkritik DPRD DKI Jakarta
yang tak bersuara kritis memikirkan nasib buruh terdampak Covid-19. Padahal,
Kota Jakarta mayoritas penduduknya pekerja dan bagian jantung perekonomian
masyarakat. Kalau ratusan ribu buruh sudah pengangguran, Alson menjelaskan akan
berdampak tidak baik karena bisa menimbulkan tingkat kriminalitas semakin
tajam.
“Belum ada kami dengar wakil rakyat DKI Jakarta bersikap
kritis bagi buruh terdampak pandemi. Saya nilai mereka ini sedang pura-pura
bisu. Soalnya kami belum pernah benar-benar merasakan kehadiran mereka membela
buruh,” ucap Alson Naibaho yang juga Ketua DPC FSB Kamiparho DKI Jakarta saat diwawancarai di Kantor Pusat KSBSI, Jakarta, Sabtu (24/7/21).
Kata Alson, kebijakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, khususnya di DKI Jakarta menjadi
ancaman baru bagi buruh. Pasalnya, segala aktivitas pekerjaan dan sektor bisnis
sedang dibatasi. Akhirnya perekonomian melambat dan daya beli buruh semakin
menurun.
“Kebijakan PKM Darurat memang baik menghentikan tingginya
penyebaran Covid-19. Tapi efeknya sangat mengancam buruh. Kemungkinan besar
bakal terjadi lagi gelombang kedua PHK besar-besaran tahun ini, terutama di
Kota Jakarta,” ungkapnya.
Dia menceritakan, pada 2020, saat terjadi gelombang pertama
Covid-19, ratusan ribu buruh di DKI Jakarta banyak ter-PHK dan sebagian
dirumahkan. Diantaranya paling terdampak seperti pekerja disektor perhotelan,
pariwisata, restoran dan hiburan. Mirisnya, Alson mengatakan anggota DPRD DKI
Jakarta justru terkesan menghilang. Minim terjun ke lapangan untuk duduk
berdialog dengan buruh.
“Perwakilan serikat buruh/pekerja di DKI Jakarta sepertinya
belum ada diajak berdiskusi, mencari solusinya. Seharusnya mereka punya
kepekaan mengundang kami berdialog. Faktanya, banyak program bantuan untuk
buruh dimasa pandemi, baik dari pemerintah pusat dan daerah tidak tepat
sasaran. Termasuk banyak dugaan penyimpangan anggaran pandemi,” ungkapnya.
Intinya, Alson mengatakan dimasa sulit ini, buruh yang
kehilangan pekerjaan butuh solusi lapangan pekerjaan. Kalau hanya bantuan
subsidi dari pemerintah, ia menilai tak menjawab tuntutan ekonomi yang kian
menderita. Menurutnya, program pemberian program Usaha Kecil Mikro Menengah
(UMKM) dimasa pendemi yang diberikan pemerintah juga belum tentu bisa
dijalankan buruh.
Sebab banyak buruh tidak memiliki bakat usahawan. Jadi perlu
proses panjang. Sementara buruh sedang dihadapkan kepastian kebutuhan ekonomi
saat ini. Karena itulah, peran anggota DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi B
sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan mengatasi masalah yang terjadi. Dia mendesak agar wakil rakyat DKI Jakarta
jangan hanya pintar retorika.
“Sudah waktunya turun ke lapangan, perhatikan nasib buruh
yang kehilangan pekerjaan. Suarakanlah aspirasi buruh hari ini kepada
pemerintah, karena gaji dan fasilitas mereka sebagian besar hasil keringat
buruh,” tegasnya.
Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada
November 2020, merilis hampir 1 tahun mendekati pendemi Covid-19, pekerja di
sektor informal kehilangan pekerjaan sebanyak
453.295 orang. Sementara, sektor
informal tidak mampu menampung pengurangan pekerja di sektor formal.
Artinya sektor informal hanya bisa menyerap 259.597 orang. BPS DKI Jakarta menyampaikan hilangnya jumlah pekerja di sektor formal membuat pengangguran terbuka di Ibu Kota mencapai 10,95 persen. Atau setara 572.780 orang pada bulan Agustus 2020. (A1)
