KSBSI.org, Pada Kamis, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) secara kelembagaan telah menjatuhkan putusannya terhadap 12 perkara pengujian (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

KSBSI.ORG, Jakarta - Data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja, tahun 2020 terjadi peningkatan pada rentang Januari hingga Oktober 2020 BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177.000 kasus kecelakaan kerja.

KSBSI.ORG, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan sidang lanjutan pemeriksaan terhadap 6 perkara atau permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis, 17 Juni 2021. Perkara itu antara lain perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang diajukan KSBSI. Sidang ini mendengar keterangan DPR dan Presiden/Pemerintah. Keterangan tertulis dan lisan DPR diwakili kuasanya Arteria Dahlan. Keterangan Presiden dibacakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili kuasa Presiden 11 Menteri.

KSBSI.ORG, Jakarta- Hari ini, Kamis, 10/6/2021, KSBSI menghadiri sidang pengujian formil dan materiil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Sidang hari ini merupakan sidang ke-3 mendengar keterangan Presiden dan DPR. Sidang ke-1 dengan agenda pembacaan permohon dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dan sidang ke-2 agenda perbaikan permohonan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 yang lalu. Sidang perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 ini dilaksanakan secara daring/virtual. Sidang kali ini digabung dari 7 nomor perkara. Selain permohonan/perkara No. 103/2020 yang diajukan KSBSI, juga ikut perkara Nomor 91, 105, 107/PUU-XVIII/2020 serta Nomor 4, 5, 6/PUU-XIX/2021 (serikat-serikat pekerja/buruh lainnya).

KSBSI.ORG:Dalam konsep internasional Upah Minimum (UM) adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara ke pekerja sebagai jaring pengaman sosial, agar upah pekerja tidak jatuh ke mekanisme pasar bebas. Mengapa negara campur tangan? Karena ada sekelompok pekerja yang diasumsikan tidak bisa melindungi dirinya, seperti pekerja berpendidikan rendah; tanpa keahlian; pekerja kontrak; masa kerja di bawah satu tahun. Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada pekerja yang dibayar di bawah UM, karena konsep perlindungan negara menjadi tidak relevan.

1. Pasal 81 angka 4 Pasal 42 ayat (3) huruf c yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up), kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.”

KSBSI.org: Penyakit koronavirus 2019–2020 atau dikenal sebagai wabah COVID-19  atau coronavirus disease 2019 telah menjadi momok menakutkan di dunia, termasuk di Asia. Di seluruh dunia, jumlah infeksi kasus virus corona telah mencapai 60.329 kasus per Kamis (13/2/2020), menurut data Johns Hopkins CSSE. Sedangkan jumlah korban tewas sebanyak 1.369 orang.

Apakah pelaksanaan ketentuan di bawah ini diperkenankan? upah buruh Rp. 1 juta per bulan. Bekerja 24 jam sehari tanpa istirahat. Bekerja hitungan jam jaman tanpa kontrak kerja, mau keluar masuk perusahaan tergantung kebutuhan perusahaan, mudah  recruit,  mudah PHK, tidak ada jaminan sosial dan perlindungan keamanan kerja,  dll.

KSBSI.org:Di era Global yang sarat persaingan, masing-masing negara mengkoreksi diri dan menggali keunggulan domestiknya. SDM menjadi kunci utama yang sekarang kita sebut Human Capital.