Ini Dia Pasal Krusial UU Cipta Kerja Yang Mengancam Buruh

Setelah dilakukan pengkajian mendalam, KSBSI menyimpulkan terdapat pasal-pasal yang mengancam masa depan buruh dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya, pasal 59, 66 dan 156. Berikut pemaparan ancaman pasal-pasal yang dianggap merugikan buruh, seperti:     

Dalam Pasal 59, dijelaskan mengatur tentang perjanjian kerja antar waktu (PKWT). Saut membeberkan bahwa saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pasal ini sebenarnya telah dihapus. Namun setelah hasil pembahasan dalam agenda Tripartit beberapa waktu lalu, bersama pemerintah, serikat buruh/pekerja, KADIN dan APINDO, disepakati pasal ini dihidupkan kembali.

Nah, setelah pembahasan pasal tersebut dilakukan DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, pasal 59 memang tetap dihidupkan kembali untuk dibahas. Namun yang disesalkan, selama pembahasan pasal 59 tidak diadopsi secara utuh. Sehingga mengakibatkan hal-hal yang sudah baik diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihilangkan. Diantaranya:

A.     Jenis, sifat pekerjaan yang boleh dilakukan kontrak kerja.

B.      Jangka waktu dan batas perpanjangan waktu tertentu.

Dimana, dalam UU eksisting (undang-undang lama yang masih berlaku) hal tersebut telah jelas diatur oleh UU Cipta Kerja dan mandat tersebut akan diatur pada peraturan pemerintah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa UU eksisting yang sudah jelas mengatur kemudian UU Cipta Kerja dihilangkan?

“Kalau masalah PKWT sudah dihilangkan, maka besar kemungkinan sistem kontrak kerja di perusahaan akan berlaku selamanya. Sehingga seorang buruh yang berstatus PKWT sudah pasti tidak memiliki kepastian menjadi pekerja tetap dalam perusahaan,” ujarnya, di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat, 2 Oktober 2020.

Terkait pasal 66, pasal ini mengatur tentang perusahaan alih daya atau dikenal jasa outsourcing. Dengan terjadinya perubahan perubahan pasal 66 UU eksisting menjadi pasal 66 UU Cipta Kerja, Saut menilai bisa mengakibatkan dampak tidak baik terhadap seorang buruh yang bekerja di perusahaan.

Seperti, bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) dapat digunkan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Artinya, dalam segala bidang jenis pekerjaan dapat menggunakan perusahaan alih daya.

“Sedangkan di UU eksisting penggunaan perusahaan alih daya hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Hal tersebut dinilainya bisa mengakibatkan seluruh pekerjaan dilakukan oleh perusahaan alih daya. Jadi tak ada lagi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan alih daya terhadap buruh/pekerja,” ungkapnya.

Untuk pasal 156, terkait penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) juga ada perubahan redaksi pada pasal 156 ayat 2, yaitu kalimat “Paling sedikit” pada UU eksisting diganti dengan kalimat “Paling Banyak”. Saut menjelaskan perubahan tersebut, tentunya mengandung makna bahwa buruh/pekerja tidak lagi mendapat hak pesangon melebihi dari apa yang diatur dalam pasal 156.

Akibat dihapusnya pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 167 UU No. 13 Tahun 203 mengakibatkan:

1.      Apabila buruh/pekerja dianggap melakukan pelanggaran, maka tanpa peringatan perusahaan boleh melakukan PHK dengan tidak mendapat pesangon

2.      Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang penggantian hak

3.      Buruh/pekerja yang di PHK akibat penggabungan (merger) perusahaan tidak mendapatkan pesangon 2 x ketentuan.

4.       Buruh/pekerja yang di PHK karena pengurangan tenaga kerja tidak lagi mendapat pesangon 2 x ketentuan

5.      Buruh/pekerja yang meninggal dunia tidak mendapat pesangon 2 x ketentuan

6.      Buruh/pekerja yang pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon 2 x ketentuan

7.      Jika perusahaan dinyatakan pailit, maka buruh/pekerja tidak mendapat pesangon.

Mengingat UU Cipta Kerja berpotensi mengancam hak dan kesejahteraan buruh, Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI dalam waktu dekat ini segera melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada beberapa materi gugatan yang akan dilakukan, seperti masalah pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kerja kontrak (outsourching) dan Tenaga Kerja Asing Unskill.

“Sebelum melakukan judicial review, tim hukum KSBSI yang dipersiapkan akan berkonsultasi dan meminta saran dari ahli hukum yang memahami UU Cipta Kerja. Agar materi judicial review di MK nanti benar-benar berkualitas,” terangnya. (A1)