Pertemuan tersebut memberikan kesempatan bagi serikat pekerja / buruh untuk berdiskusi mengenai situasi ketenagakerjaan terkini di Indonesia.

Transisi digital dan hijau, kedua transisi ini menawarkan peluang, tetapi juga risiko. Tanpa tindakan, ketimpangan dapat melebar. Untuk itu pekerja harus menjadi pusat respons kebijakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Program Unggulan Global ILO tentang Membangun Landasan Perlindungan Sosial bagi Semua bertujuan untuk mendukung negara-negara anggota ILO dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan, termasuk landasan perlindungan sosial, untuk berkontribusi dalam mencapai perlindungan sosial universal sesuai dengan standar ILO dan berkontribusi pada pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Baik di Belgia, Indonesia, atau di belahan dunia lainnya, serikat pekerja harus tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Dan harus mampu bersikap kritis untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, upah yang adil, dan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk semuanya.

Higlights : ASEAN SKILSS FORUM -TOWARDS A MORE INCLUSIEVE AND PROSPEROUS IN ASEAN. KUALALUMPUR-MALASYA, 3 SEPTEMBER 2024. Organinized by : HRDCorp, ILO and Asean Secretariat-Supported by Minister of Human Resources Malasya.

Agenda diskusi tersebut merupakan agenda bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan tenaga kerja, dimana diskusi terfokus pada pertukaran pandangan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan mengenai IPEF, prioritas implementasi, dan kebutuhan peningkatan kapasitas dengan pemerintah.

IPEF merupakan economic framework yang inklusif untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, aman dan berketahanan.

Sudah saatnya pemerintah berhenti menganggap krisis iklim sebagai peluang bisnis. Tahun ini saja suhu global mencapai ambang batas yaitu 1,5°C, untuk itu penting untuk menghindari dampak terburuk terhadap umat manusia. "Pekerja dan keluarga mereka harus menanggung akibat yang sangat besar karena kurangnya kebijakan perubahan iklim yang efektif." kata Elly

We Stand for Workers of Myanmar" Kami berdiri dibelakang perjuangan pekerja Myanmar. Tidak di Indonesia, tidak di Jenewa, selalu ikut aksi mendukung perjuangan kawan2 Myanmar.

UU Cipta Kerja jelas-jelas merendahkan hak-hak dasar pekerja dan kesejahteraan pekerja, khususnya dalam hal penetapan upah minimum, perpanjangan kontrak kerja jangka pendek, pengaturan outsourcing yang fleksibel, perpanjangan waktu lembur dan pengurangan pesangon, dan sebagainya.