KSBSI.org, Satu tahun yang lalu, 1 Februari 2021, demokrasi di Myanmar dihancurkan dengan kekerasan oleh kudeta militer. Akibat perebutan kekuasaan dari pemerintahan sipil ini, melahirkan gerakan aksi demonstrasi dari masyarakat sipil yang menolak kekuasaan rezim militer. Sehingga, korban nyawa, luka dan dipenjarakan pun tak terhitung lagi.
Baca juga: Kick Off Meeting L20, Internasional Tunggu Kiprah KSBSI,
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau ITUC pun
menyerukan ikut terlibat membangun solidartas untuk menolak kekerasan militer
tersebut. Dan menyerukan semua konfederasi serikat buruh yang berafiliasi dengan ITUC di semua negara
untuk memboikot pemerintahan junta militer di Myanmar.
““Kami tidak akan berhenti sampai kekuasaan dikembalikan kepada
pemerintahan sipil Myanmar, dan kami harus menggunakan peringatan ini untuk
memperbarui tuntutan kami akan keadilan,”ucapnya dalam keterangan tertulis di
laman website ITUC.
Sharan Burrow menambahkan tidak ada alasan bagi siapa pun yang berbisnis
dengan rezim ini, dan tidak ada alasan untuk mendukung pertumpahan darah dengan
senjata. Itu sebabnya kami menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan
embargo senjata terhadap Myanmar. Serta menegakkan resolusi Majelis Umum 75/287
dengan negara-negara anggota,” ujarnya.
“Kemudian tidak ada alasan untuk tidak bergabung dengan kami dalam
mengambil tindakan untuk mendukung para pembela demokrasi Myanmar. Harap
pertimbangkan untuk memberikan dana mogok. Uang itu langsung diberikan kepada
para pekerja, anggota serikat pekerja, dan keluarga mereka yang kehilangan
penghasilan karena pekerjaan mereka membela demokrasi di Myanmar,” ujarnya.
Adapun beberapa agenda yang akan
dilakukan ITUC seperti, menggalang donasi ke dana untuk kegiatan
pemogokan masyarakat sipil untuk mendukung para pembela demokrasi di Myanmar.
Lalu memberikan tekanan pada pemerintah setiap negara untuk meningkatkan sanksi
ekonomi dan pada perusahaan atau pemerintah mana pun yang berbisnis dengan
junta militer untuk memutuskan semua hubungan. Dan melakukan lobi ke pemerintah
dan politisi untuk secara resmi mengakui Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar.
(A1)
