Elly Rosita Silaban 'Menantang' JAPBUSI dan GAPKI Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Sawit

Elly Rosita Silaban 'Menantang' JAPBUSI dan GAPKI Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Sawit

Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI saat menyampaikaan sambutannya di agenda Deklarasi Jaga Sawitan yang diinisiasi oleh JAPBUSI dan GAPKI di Jakarta, Kamis (16/02/2023).

Elly memberikan tantangan kepada kawan-kawan JAPBUSI dan GAPKI bahwa, setelah Deklrarasi ini, harus ada pencapaiannya, paling tidak peningkatan kesejahteraan. Ia menekankan kebebasan berserikat di sektor sawit harus dimulai, karena tanpa ada serikat buruh disana, tidak akan pula masalah itu muncul dipermukaan. Namun demikian, Konfederasi akan mendukung apapun yang dilakukan demi kebaikan masa depan bangsa dan buruh sawit Indonesia.

Baca juga:  Terima Audiensi Dari JAPBUSI, DEN KSBSI Sampaikan Harapannya,

KSBSI.ORG, JAKARTA - Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan bahwa kehadiran Konfederasi dirasa perlu, dalam upaya mendukung apa yang dilakukan oleh Federasi afiliasinya tergabung di wadah Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) yang melakukan Deklarasi Jaringan Ketenagakerjaan untuk Sawit Berkelanjutan (Jaga Sawitan) dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

"Kami menganggap bahwa kehadiran Konfederasi perlu, untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Federasi, apalagi Konfederasi sebagai pembina di JAPBUSI." kata Elly saat menyampaikaan sambutannya di agenda Deklarasi Jaga Sawitan yang diinisiasi oleh JAPBUSI dan GAPKI di Jakarta, Kamis (16/02/2023).

Elly mengaku sudah membaca Deklarasinya, Ia mengatakan Jaga Sawitan sangat baik, disitu banyak menyoroti tentang sosial dialog secara Bipartit di sektor sawit. 

"Komitmen bersama melalui Deklarasi Jaga Sawitan sangat baik. Yang ingin saya tekankan bahwa, bagaimana startegi serikat buruh selain mengorganisir, meningkatkan kapasitas organisasi, juga mendorong mereka untuk melakukan komunikasi dengan para pengusaha secara bipartit, Hal ini tentunya hanya dengan jalan menjunjung tinggi kebebasan berserikat." jelasnya.

Dengan Deklarasi antar JAPBUSI dan GAPKI harapan kedepan komitmen pekerjaan layak dapat diimplementasikan dilapangan, dimonitoring dan diawasi, serta melibatkan pihak pemerintah dan stakeholder lainnya, tidak sebatas euforia.

Tersentuh dengan Jaga Sawitan, Elly berterima kasih kepada ILO, GAPKI dan Pemerintah yang sudah mendukung langkah ini. Ia berpesan bahwa paradigma tentang serikat buruh yang hanya bisa menuntut, saat ini harus dirubah. Serikat buruh harus bisa menyodorkan ide, gagasan yang produktif serta memberikan solusi bagi permasalahan ketenagakerjaan.

"Kami berterima kasih kepada para stakeholder di sektor sawit ini. Saya yakin dampak atas kerjasama dan komitmen bersama ini mungkin tidak akan dirasakan sekarang, akan tetapi pada generasi masa depan, kita akan memulainya sekarang untuk masa depan." ungkapnya.

Elly juga berbagi pengalamannya berkunjung di perkebunan sawit, Ia pernah berkunjung di perkebunan kelapa sawit di pedalaman Kalimantan Timur, yang perjalanannya harus naik perahu untuk menyeberang sungai dan belum ada sambungan listrik. 

"Beruntung karena kita semua tinggal di Jakarta, dibandingkan mereka yang tinggal dikebun. Jadi saya kira ini adalah bagian perjuangan sawit, harus ada yang berubah, ada peningkatan kesejahteraan, sesuai semangat pembangunan nasional, pembangunan manusia seutuhnya, tidak hanya infrastrukturnya saja." bebernya. 

Terakhir, Elly memberikan tantangan kepada kawan-kawan JAPBUSI dan GAPKI bahwa, setelah Deklrarasi ini, harus ada pencapaiannya, paling tidak peningkatan kesejahteraan. Ia menekankan kebebasan berserikat di sektor sawit harus dimulai, karena tanpa ada serikat buruh disana, tidak akan pula masalah itu muncul dipermukaan. Namun demikian, Konfederasi akan mendukung apapun yang dilakukan demi kebaikan masa depan bangsa dan buruh sawit Indonesia.

Sementara itu, Joko Supriyono Ketua Umum GAPKI mengatakan untuk meningkatkan citra sawit, kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Kami percaya pada nilai dialog sosial yang efektif dan konstruktif karena menghormati hak-hak pekerja tidak hanya baik untuk bisnis tetapi juga baik untuk pekerja.

"Berharap dengan komitmen ini semua tenaga kerja yang ada di industri sawit bisa terjamin serta mendapatkan akses yang sama sesuai dengan haknya." tuturnya.

Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif JAPBUSI meyakini melalui dialog sosial buruh dapat secara terbuka mendiskusikan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan ketenagakerjaan di industri kelapa sawit, meningkatkan produktivitas dan memastikan keberlanjutan sektor penting ini.

Menyambut baik inisiatif ini, Michiko Miyamoto, Direktur International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timur Leste, memuji upaya yang dilakukan GAPKI dan JAPBUSI atas komitmen bersama ini. hal itu sebagai landasan untuk memenuhi mandat Presiden Joko Widodo untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di industri kelapa sawit melalui dialog sosial.

“Hubungan pekerja-manajemen yang baik sangat penting untuk penciptaan pekerjaan yang layak dan promosi kondisi kerja yang layak di sektor kelapa sawit yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan iklim investasi yang lebih baik,” harapnya.

Seperti diketahui, Deklarasi Kerjasama ini ditandatangani oleh Joko Supriyono, Ketua GAPKI, Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, dan sepuluh pimpinan Federasi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam wadah JAPBUSI, dan disaksikan oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, KSPSI Jumhur Hidayat. 

Penandatanganan Deklarasi Jaga Sawitan ini menandai komitmen bersama dan sinergitas antara pengusaha dan pekerja industri kelapa sawit Indonesia yang sejak 5 tahun terakhir ini sudah dirintis. Kedepan mereka akan membentuk gugus tugas untuk mengembangkan rencana kerja dalam meningkatkan dan menerapkan standar ketenagakerjaan serta mengatasi defisit pekerjaan yang layak di sektor ini.

Setelah Deklarasi tersebut, mereka akan berfokus pada peningkatan isu-isu ketenagakerjaan diantaranya memastikan kerja sama bipartit di tempat kerja, menghormati hak dasar atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama, menyelesaikan perselisihan industrial melalui dialog sosial, meningkatkan keterwakilan pekerja, khususnya pekerja perempuan dan meningkatkan kapasitas GAPKI dan JAPBUSI melalui berbagai inisiatif di tingkat nasional dan internasional. (RED/HTS/MKJ) 


Komentar