Sah, KSBSI Ajukan Permohonan Judical Review UU Cipta Kerja ke MK

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke awak media yang ditandatangani Elly Rosita Silaban bersama Dedi Hardianto, Presiden dan Sekretaris Jenderal KSBSI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November 2020, sangat mendegradasi hak konstitusional buruh dan serikat buruh.

KSBSI menilai, sejak republik ini merdeka 1945 baru kali ini ada UU dibidang ketenagakerjaan sangat merampas hak-hak dasar pekerja/buruh. “Bahkan pada awal proses perancangan undang-undang ini pun perwakilan serikat pekerja/buruh tak ada dilibatkan pemerintah,” ujar Elly, Jumat (7/11/20).

Dalam keterangan tertulis itu, KSBSI menegaskan, ketika undang-undang ini disahkan oleh presiden, maka nasib buruh di dunia kerja pun semakin terdegradasi. Seperti akan hak pesangon, UMSP/UMSK akan hilang. Kemudian kerja kontrak terbuka lebar (outsourcing) untuk seluruh jenis usaha pekerjaan dan perjanjian kerja hanya sebatas lisan.

Tenaga Kerja Asing (TKA) pun sangat berpotensi  masuk dan bekerja ke Indonesia tanpa ada syarat yang ketat lagi, mengambil pekerjaan anak-anak bangsa. Dan sangat berpotensi terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) secara leluasa.

Bahwa atas dasar keprihatinan itu, pada hari ini Jumat, 6 November 2020, DEN KSBSI bersama tim hukum judicial review UU Cipta Kerja mengambil langkah, mengajukan permohonan pengujian formil dan materil Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di MK.

UU Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan mengubah, menghapus dan menambah pasal-pasal di 4 (empat) UU, yaitu UU No. 13/2003 tentang Ketenagkerjaan, UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24/2011 tentang BPJS, dan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Terhadap pengubahan, penghapusan dan penambahan pasal-pasal di UU No. 13/2003 (Bagian Kedua, Bab IV, UU Cipta Kerja) kami menguji 21 (dua puluh satu)  pasal, yaitu Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 ayat (3), Pasal 61A ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172.

Terhadap pengubahan, penghapusan dan penambahan pasal-pasal di UU No. 18/2017 tentang buruh migran (Bagian Kelima Bab IV) UU Cipta Kerja) kami menguji 4 (empat)  pasal, yaitu Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89A. Sehingga jumlah pasal yang bakal di uji sebanyak 25 pasal dari 84 pasal UU Cipta Kerja Bab IV (Klaster Ketenagakerjaan).

Sedangkan pengubahan, penghapusan dan penambahan pasal-pasal di UU SJSN dan UU BPJS tidak perlu di uji. KSBSI yakin, bahwa berdasarkan alasan, argumentasi hukum, fakta dan bukti yang telah dibuat dalam permohonan yang dan diajukan, MK nantinya sangat beralasan membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. (AH)