Gerakan Serikat Buruh Internasional Desak Indonesia Pulihkan Demokrasi Myanmar

Gerakan Serikat Buruh Internasional Desak Indonesia Pulihkan Demokrasi Myanmar

Gerakan serikat buruh internasional melakukan pertemuan dengan Menteri Yasona di di Jakarta, Selasa (18/07/2023).

Gerakan serikat buruh internasional, ITUC dan afiliasinya di Indonesia, GUF’s, BWI, ATUC melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, bapak Yasona Laoli, untuk menyampaikan dukungan solidaritas kepada serikat buruh dan rakyat Myanmar dalam mewujudkan pemerintahan demokratis.

Baca juga:  ITUC Sambut Baik PBB Tidak Mengakui Rezim Militer Myanmar dan Afghanistan,

KSBSI.ORG, JAKARTA - Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan KSBSI bersama gerakan serikat buruh internasional, serikat buruh Indonesia yang berafiliasi ke International Trade Union Confederation (ITUC), The Building and Wood Workers' International (BWI), A global union federation (GUF's), ASEAN Trade Union Council (ATUC), mendukung penuh perjuangan rakyat Myanmar dalam upaya mewujudkan pemerintahan demokratis kaitannya dengan pelaksanaan konsensus lima poin yang telah disepakati oleh para menteri luar negeri ASEAN pada 2021 yang lalu. 

"Gerakan serikat buruh internasional, ITUC dan afiliasinya di Indonesia, GUF’s, BWI, ATUC melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, bapak Yasona Laoli, untuk menyampaikan dukungan solidaritas kepada serikat buruh dan rakyat Myanmar dalam mewujudkan pemerintahan demokratis." kata Elly usai melakukan pertemuan dengan Menteri Yasona di di Jakarta, Selasa (18/07/2023). 

Seperti diketahui, konsensus lima poin yang disepakati oleh para menteri luar negeri ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta itu berisi diantaranya tentang penghentian kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, menunjuk utusan khusus untuk menfasilitasi mediasi dan dialog dan mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

"Memastikan 5 poin konsensus terkiat Myanmar yakni, menghentikan kekerasan, dialog dengan pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus dalam menfasilitasi mediasi, dan memberikan bantuan." jelasnya. 

Elly menegaskan kembali bahwa dukungan terhadap rakyat Myanmar untuk pemerintahan demokratis harus terus digaungkan demi kestabilan kawasan ASEAN, Hal ini penting, mengingat Indonesia akan menjadi ketua KTT Asean dan summit yang akan berlangsung pada September tahun 2023 ini. 

Dilansir dari website Bank Indonesia, Pada tahun 2023 ini, menjadi kali kelima, Indonesia didapuk memegang Keketuaan ASEAN, dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting, bagi negara kawasan dan dunia. Baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. 

Sementara itu, Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC), Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan ASEAN Five Point Consensus di Myanmar.

"Kita harus mendesak rezim militer untuk menghentikan kekerasan dan menerapkan Five Point Consensus ASEAN, serta mendukung pemulihan Pemerintahan yang demokratis di Myanmar." ungkap Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Patuan Samosir, Senior Director ITUC untuk wilayah Asia Pasifik yang berkedudukan di Singapura menegaskan, perlu ada tindakan yang efektif dari komunitas internasional seperti ASEAN untuk segera mengakhiri kekerasan militer dan memulihkan demokrasi sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Myanmar.

"Gerakan Serikat Buruh Internasional ini memiliki komitmen yang kuat dan siap mendukung Pemerintah Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk membawa perdamaian yang abadi bagi rakyat Myanmar," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mendukung upaya Gerakan Buruh Internasional dalam memulihkan demokrasi dan membawa perdamaian bagi rakyat Myanmar.

"Kami sangat mendukung dan peduli agar demokrasi di Myanmar kembali pulih," ucapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya juga dihadiri oleh Monina Wong (Human and Trade Union Rights, ITUC Brussels), Yoshiko Norimatsu (Executive Director International Affairs, JTUC RENGO Jepang), Elly Silaban (Presiden KSBSI Indonesia), Apolinar Tolentino (General Secretary Building Workers Internasional, Philippines) dan Khamid Istakhori (Project Manager untuk BWI, Indonesia).

(RED/Handi)


Komentar