Presiden KSBSI Ingatkan Pemerintah Jangan Sepele Terhadap Ancaman Resesi

Presiden KSBSI Ingatkan Pemerintah Jangan Sepele Terhadap Ancaman Resesi

Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI

KSBSI.org,JAKARTA- Dunia sedang cemas. Pasalnya kondisi perekonomian dunia sedang mengalami ketidakpastian. Bahkan pada 2023 nanti, beberapa negara menghadapi ancaman resesi. Hal ini akibat terjadi kebijakan moneter yang agresif. Akhirnya terjadi pertumbuhan ekonomi melambat (stagflasi). Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan kalau sebuah negara mengalami stagflasi, maka kenaikan harga juga ikut terjadi.

Baca juga:  Datangi MA dan Kemenkopolhukam, KSBSI Minta Keadilan Hukum Penjelasan Penyelesaian Pengaduan,

Ada beberapa negara yang diramal terjadi resesi pada 2023 hasil survei Bloomberg. Seperti Amerika Serikat, pada kuartal II tahun 2022 pertumbuhan ekonominya hanya mencapai terkontraksi 0,6 persen setelah minus 1,6 persen pada kuartal I 2022. Begitu juga Negara Inggris. Tahun ini, perekonomian negara tersebut terlihat mengalami perlambatan, karena inflasi tinggi. Suku bunga acuan bank sentral Inggris bahkan sudah naik 200 basis poin selama 2022.

Tak hanya Inggris saja, diprediksi negara-negara Uni Eropa juga dikabarkan banyak terancam resesi. Kemudian Negara Cina. Berdasarkan laporan Bank Dunia, negara ini pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 2,8 persen tahun ini. Atau tepatnya mengalami penurunan signifikan di angka 5,0 persen. Lalu Korea Selatan, Mongolia dan Indonesia juga ikut terancam resesi.

Walau Indonesia terkena ancaman resesi, Sri Mulyani meyakinkan kondisi perekonomian negara masih cukup kuat menghadapinya. Namun, masih ada risiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia, yakni sebesar 3 persen.

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengingatkan kepada pemerintah agar tidak sepele dengan ancaman resesi. Sebab sedang berlangsung secara global dimulai dari negara-negara di Eropa, Timur Tengah termasuk Asia Pasific.

Selain itu, Indonesia saat ini sedang tahap pemulihan ekonomi, setelah pandemi Covid-19 memulih. Karena pandemi tak hanya melumpuhkan ekonomi saja. “Tapi 2 tahun terjadi pandemi mengakibatkan lebih dari 5 juta buruh terkena dampaknya. Sebagian terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upahnya dipotong,” ucapnya, di Cipinang Muara Jakarta Timur, Jumat (7/10/2022).

Elly memahami ancaman resesi global ini karena ada beberapa faktor. Diantaranya dampak perang Rusia-Ukrania yang berkepanjangan, sehingga berdampak pada perekonomian dunia. Termasuk, konflik Negara Korea Utara ke Negara Jepang dan Korea Selatan ikut mempengaruhi. Karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mampu mengantisipasi ancaman resesi.

Sebab, jika terjadi resesi maka jumlah pengangguran meningkat. Terjadi penurunan ritel, adanya peningkatan pertumbuhan dalam sektor ekonomi riil bernilai negatif. Penyebabnya antara lain suku bunga tinggi dan kontrol upah ke harga, deflasi harga.

Dia juga membeberkan, dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah membuat kondisi masyarakat semakin dilematis. Karena harga sembako dan kebutuhan lainnya juga naik. Apalagi, sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, kondisi upah buruh tahun ini tidak ada kenaikan yang signifikan.

“Kondisi upah buruh hari ini memprihatinkan, sehingga mengalami ketimpangan ekonomi dan daya beli menurun. Makanya, ketika pemerintah membuat kebijakan kenaikan BBM, KSBSI tegas menolak,” ungkapnya.

Artinya, kata Elly, jika terjadi resesi pada 2023 nanti, dia meniai kondisi buruh bakal terpuruk, walau risiko ancamannya 30 persen. Sebab, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu masih ketergantungan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, Inggris dan Eropa.

“Kalau negara-negara maju ini terjadi resesi pasti perusahaan-perusahaan di negara kita terkena dampaknya. Dan akhirnya ledakan PHK bakal terjadi lagi terhadap buruh,” ucapnya.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah harus bersikap hati-hati mengambil kebijakan ekonomi dalam mengantisipasi ancaman resesi. Dan mulai melakukan penghematan keuangan. Lalu meningkatkan pendapatan, mempersiapkan dana darurat, proteksi diri serta mengurangi pengeluaran konsumtif.

Tetapi kalau upah buruh rendah apakah nantinya sanggup menghadapi resesi? Elly mengatakan pemerintah harus menyiapkan strategi, mengingat bahwa ekonomi Indonesia mulai menunjukkan kinerja yang positif. Dimana negara ini merupakan salah satu dari 24 persen negara aktifitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami peningkatan.

“Sampai semester 1 indonesia mencapai level GDP 7,1% diatas level sebelum adanya pandemi. Tetapi Indonesia harus berjaga2 dan tetap waspada. Dan serikat buruh juga harus meningkatkan ketrampilan negosiasinya dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan,” tandasnya. (A1)

Komentar