Gerakan buruh selalu menjadi bagian integral dari perjuangan demokrasi di Indonesia dan di dunia
Baca juga: Gerakan Serikat Buruh Internasional Desak Indonesia Pulihkan Demokrasi Myanmar , ITUC Serukan Penggalangan Dana Untuk Gerakan Demokrasi di Myanmar ,
KSBSI.ORG, JAKARTA - Perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) dan kantor regionalnya untuk Asia Pasifik, yang mewakili lebih dari 200 juta pekerja/buruh, bersama-sama Federasi Serikat Buruh Global (GUFs), Dewan Serikat Buruh ASEAN (ASEAN TUC), Jaringan Serikat Global Indonesia (GUIN) mengadakan misi advokasi untuk Myanmar dengan Pemerintah Indonesia. Perwakilan terkait untuk Misi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di kantornya, Jakarta, Rabu (19/7).
Meskipun hari libur (Tahun Baru Islam), Mahfud MD, menyambut hangat perwakilan serikat buruh yang ada. Mahfud MD menyampaikan dukungannya dan menyoroti pentingnya peran gerakan serikat buruh dalam mengadvokasi penyelesaian konflik dan pemulihan demokrasi di Myanmar.
“Gerakan buruh selalu menjadi bagian integral dari perjuangan demokrasi di Indonesia dan di dunia,” ujar Mahfud MD.
Patuan Samosir, Direktur Senior ITUC Asia Pasifik, mengungkapkan keprihatinan serius dari serikat buruh internasional atas krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta situasi serikat buruh di Myanmar.
“Sangat memprihatinkan melihat saudara/saudari saya di Myanmar mengalami represi yang luar biasa oleh rezim junta militer di sana. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 1,6 juta orang harus mengungsi, lebih dari 23.000 orang telah ditangkap, dan setidaknya 3.700 orang telah terbunuh sejak kudeta di Myanmar. Hal ini termasuk 400 anggota serikat yang ditahan atau ditangkap, dan 53 anggota serikat yang terbunuh," ungkap Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI Indonesia dan Presiden ASEAN TUC.
Monina Wong, Departemen HAM dan Perburuhan dari ITUC yang berbasis di Brussels, menginformasikan Mahfud MD tentang kebutuhan mendesak bagi ASEAN untuk menyelaraskan rencana implementasi ASEAN dari Konsensus Lima Poin tentang Myanmar dengan Resolusi ILO untuk memulihkan demokrasi di Myanmar dan laporan Komisi Penyelidikan ILO tentang Myanmar pada bulan November mendatang.
Apolinar Tolentino, Sekretaris Regional Pekerja Konstruksi dan Perkayuan Internasional (BWI Asia Pasifik) lebih lanjut menyampaikan keprihatinan dari Aliansi Buruh Myanmar terkait negara-negara tetangga seperti Thailand, Kamboja, Laos, Bangladesh, India, China yang mengundang junta militer dalam pertemuan resmi, “negara-negara tetangga menjadi tuan rumah diskusi untuk solusi tentang Myanmar yang tidak didasarkan pada resolusi PBB dan ILO tentang Myanmar dan hal tersebut dapat mengenyampingkan legitimasi Konsensus Lima Poin ASEAN,”.
Selain itu, Yoshiko Norimatsu selaku Direktur Eksekutif Hubungan Internasional Serikat Buruh Jepang (JTUC RENGO) berbagi pengalaman bagaimana serikat buruh Jepang mendorong Pemerintah Jepang dan anggota parlemen terkait untuk menghentikan serangan brutal junta militer terhadap rakyat dan serikat pekerja di Myanmar.
Terakhir, Elly Silaban, Presiden KSBSI Indonesia menyoroti pentingnya KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada September mendatang dan menyerukan 3 (tiga) poin utama kepada Pemerintah Indonesia selaku Ketua ASEAN. Dalam hal ini: 1) membentuk kantor tetap Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar yang masa jabatannya tidak bersamaan dengan Ketua ASEAN; 2) mengembangkan rencana implementasi dengan waktu tertentu yang diikuti dengan indikator terkait Lima Poin Konsensus ASEAN; dan 3) membangun kolaborasi konkret dengan PBB, ILO, dan dialog dengan Myanmar dan institusi internasional lainnya untuk dialog konstruktif terkait krisis Myanmar.
Meskipun terdapat berbagai hal yang diperlukan, Menko Polhukam, Mahfud MD, meyakinkan perwakilan Misi bahwa beliau akan menyampaikan pesan-pesan gerakan serikat buruh internasional kepada menteri-menteri terkait, secara khusus Presiden Republik Indonesia. (RED/ITUC)