Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan kertas posisi serikat pekerja/serikat buruh terhadap RUU KIA kepada pengurus konfederasi dan federasi, sekaligus menyusun rencana tindak lanjut dari workshop sebelumnya terkait penyusunan kertas posisi serikat pekerja/serikat buruh terhadap RUU KIA
Baca juga: Ketok Palu di di Gedung Parlemen Senayan, RUU KIA Masih Pro-Kontra,
KSBSI.ORG, JAKARTA - 6 Konfederasi besar di Indonesia menggelar workshop sosialisasi kertas posisi serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) terhadap Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di Bandung, 28-29 November 2023.
Workshop yang di suport oleh International Labour Organization (ILO) Jakarta ini diikuti oleh 50 perwakilan pengurus federasi afilasi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama-sama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI ATUC), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI)
Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan kertas posisi serikat pekerja/serikat buruh terhadap RUU KIA kepada pengurus konfederasi dan federasi, sekaligus menyusun rencana tindak lanjut dari workshop sebelumnya terkait penyusunan kertas posisi serikat pekerja/serikat buruh terhadap RUU KIA pada 20-21 Juni 2023, di Tangerang, Banten.
Nurianah Early Dewi, Represent ILO Jakarta dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya workshop sosialisasi kertas posisi SP/SB terhadap RUU KIA kepada pengurus SP/SB di tingkat nasional (Konfederasi dan Federasi) ini dapat berkontribusi untuk kesejahteraan pekerja Indonesia.
"Paling tidak, apa yang kita kontribusikan hari ini bisa dinikmati generasi mendatang, minimum 20 tahun kedepan. Bagaimana seluruh pekerja di Indonesia dapat menikmati apa yang menjadi benefit dari RUU KIA ini." kata Early panggilan akrabnya.
Early berharap draf kertas psosisi serikat pekerja/serikat buruh tentang RUU KIA yang sudah ada dapat disosialisasikan dan mengambil langkah-langkah kongkrit apa yang bisa didiskusikan pada hari ini, dan semoga workshop kali ini bisa produktif.
Sementara itu, Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan bahwa upaya mengkampanyekan kertas posisi KIA sangat penting untuk dilakukan.
"Terutama meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu prioritas dan dengan 50 perwakilan peserta dari 6 konfederasi diharapkan dapat memahami dengan baik terhadap kertas posisi kita ini beserta rekomendasinya." ucap Elly.
Elly mengingtkan kembali kepada peserta workshop bahwa, anda ini adalah pejuang, yang pernah menciptakan satu hal, yang mungkin tidak pernah merasakan manfaatnya, melainkan generasi selanjutnya.
"Kawan-kawan, satu pesan saya jangan pernah tabu untuk membicarakan hal-hal diluar normatif, hidup kita ini tidak cuma upah, masih banyak isu ketenagakerjaan lainya yang masih membutuhkan kontribusi dan peran serikat pekerja/buruh." harap Elly.
Workshop di hari pertama diisi sesi pemateri oleh Nurianah Early Dewi, Represent ILO Jakarta dengan membawakan materi Mempromosikan Pilar 5 R ILO untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih setara gender. Keselarasan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan. Dilanjutkan Refresing Kertas Posisi SP/SB atas RUU KIA oleh Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI.
Dilanjutkan diskusi Panel, Kebijakan maternity insurance di Indonesia dibawakan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Lalu Sharing hasil riset ILO dan praktik penerapan Maternity insurance dari negara-negara anggota ILO & Skenario tahapan menuju Asuransi Social dari 2024-2045 (RPJPN) oleh Chris Panjaitan dari ILO Jakarta. Dan Mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan penerapan maternity insurance di Indonesia oleh Timbul Siregar.
Kemudian sesi terakhir ada sesi diskusi kelompok tentang analisis SWOT, Mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam melakukan kampanye RUU KIA yang dipandu oleh Sulistri perwakilan dari KSBSI.
Hadir juga dalam agenda tersebut, Abdul Hakim Programme Officer ILO Country Officer for Indonesian and Timor-Leste. (RED/Handi)
