Dalam waktu dekat ini, massa berlakunya PKB PT Transjakarta akan berakhir dan akan segera dilakukan perundingan perbaharuan PKB.

Alasan buruh menggeruduk PT. Sinergi Global Industri, disebabkan karena pihak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada buruh. Karena itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) FSB GARTEKS KSBSI melakukan pendampingan advokasi dan menuntut pihak perusahaan segera membayar kekurangan upah selama bekerja.

KSBSI menuntut dibatalkannya pemberlakuan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. UU ini sekaligus sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang nyata-nyata Inkonstitusional bersyarat, diputus melanggar Konstitusi dan harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun.

KSBSI menyatakan, Permohonan Pengujian Formil UU No. 6 Th 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU telah selesai pemeriksasannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tinggal menunggu sidang pembacaan putusannya yang hingga kini belum ada panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang pembacaan putusan.

International Trade Union Confederation (ITUC) menyatakan sikapnya yakni “Saatnya Kenaikan Gaji” untuk meringankan tekanan yang sangat besar terhadap pekerja dan rumah tangga mereka akibat inflasi yang didorong oleh pengambilan keuntungan oleh perusahaan.

Insp!r Indonesia dalam hal ini, membawa tema tentang perlindungan sosial pada kebencanaan, karena pada masa pandemi Indonesia maupun masyarakat global itu mengalami kerugian dan dampak yang sangat kuat, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada ekonomi dan itu tidak disiapkan oleh pemerintah, semua mengalami gagap.

Agenda tersebut merupakan upaya meningkatkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan perikanan.

Ratusan buruh gelar demo didepan kantor PT ISS Indonesia. Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam wadah Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) PT ISS Indonesia itu menyuarakan tuntutannya.

"Sebagai serikat buruh saya menghimbau dan mengajak, marilah kita melakukan dialog serta ikut mendesain roadmap para pekerja/buruh di sektor transportasi listrik dan manufaktur transportasi kendaraan listrik. Sebab, tanpa adanya dialog, berapa banyak buruh akan kehilangan pekerjaan dan mata pencarian?"

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menyerukan agar MK segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan. Hal itu karena hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Ciptaker sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan, dan itu harus dibatalkan.