TANGERANG, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PKB merupakan harapan dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, dan memastikan masa depan yang penuh harapan bagi pekerja buruh. PKB adalah jembatan antara hak, kepentingan, dan kewajiban pekerja serta perusahaan.

For JET SP/SB mempunyai tujuan utama yaitu mendorong pembentukan komite tripartit nasional dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan tentang isu perubahan iklim dan transisi energi.

Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh. Nantinya, akan ada penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei 2025. Hari tersebut dipilih karena bertepatan dengan Hari Buruh.

Agenda ini terkait respon global terhadap tarif resiprokal, arah kebijakan dan negosiasi, respon dan langkah taktis pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif AS

Acara buka puasa bersama tersebut dihadiri diantaranya, Wamenaker Immanuel Ebenezer, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, Simrin Singh Direktur ILO untuk Indonesia dan Timur Leste. Hadir juga Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Kakortastipidkor Irjen Cahyono Wibowo, dan Kapusdokkes Irjen Asep Hendradiana.

Acara buka puasa bersama dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia penyelenggara dan dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al Quran oleh ananda Zirki dan Hadroh dari Majelis Taklim Al Fityan. Dan dihadiri tamu undangan perwakilan dari Polda Metro Jaya, adik-adik yatim piatu serta perwakilan pengurus komisariat FSB NIKEUBA se-Jakarta.

K2N berkolaborasi dengan KP KSBSI berbagi ta'jil menjelang waktu berbuka puasa kepada pengguna jalan yang melewati jalan Cipinang Muara Raya, tepatnya di depan kantor DEN KSBSI.

Kunjugan ini merupakan agenda konsolidasi serta diskusi dengan pengurus pusat terkait upaya dalam mencari dukungan serta solusi atas permasalahan yang sedang terjadi di PT. TPL, dimana saat ini PT. TPL menerapkan kebijakan untuk menghentikan sementara proses produksinya sejak Januari 2025 yang lalu hingga rencana sampai bulan Mei 2025 mendatang.

Yatini Sulistyowati Ketua Umum Serikat Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SEBUMI KSBSI) mengatakan bahwa, Sejak RUU PPMI ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 (Prolegnas Prioritas), DPR RI tidak pernah melibatkan Jaringan Advokasi dalam memberikan masukan terhadap draf RUU PPMI.

FGD ini juga sebagai wadah membangun kesepahaman tentang kebijakan ketengakerjaan kedepan, serta merumuskan strategi perlindungan pekerja dan memperkuat daya saing usaha. Kita perlu memastikan kebijakan yang adil dan seimbang, sehingga mampu menjaga investasi dan mendorong pertumbauhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.