“Saya berharap sumber-sumber persoalan organisasi tidak dibicarakan di belakang forum, namun harus disampaikan langsung kepada Korwil terpilih agar tidak terjadi konflik.”

Jadi menurut Prof bahwa beliau mengambil 5 dasar untuk menguji sah apa tidaknya, yang pertama dan kedua mengenai segi waktu, Ia melakukan setuju, tapi mengenai proses, beliau mengatakan bahwa belai tidak setuju.

Pentingnya peran serikat pekerja/serikat buruh dalam mempromosikan kerja layak pada sektor penangkapan ikan.

Untuk mengakomodir kepentingan para driver busway dalam menyatukan pemikiran serta menyerap aspirasi kaitannya dengan memberikan perlindungan, pembelaan hak, pekerjaan yang layak sehingga peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Saya anggap bahwa UU Cipta Kerja yang keluar saat ini tidak memenuhi prinsip good regulatori praktis. Lalu ketidaktaatan konstitusional pembentuk UU dalam UU Cipta Kerja. Kemudian, UU Cipta Kerja bertentangan dengan moralitas dan konstitusional value terhadap UUD 1945. Lalu Konstitusionalitas Perppu. Terakhir adalah bahaya dari penggunaan kegentingan dan kemendesakan yang sering dilakukan oleh negara.

Mendesak pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan pertemuan dengan Mahfud MD, Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan ini dalam rangka membawa misi bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk membangun aliansi masyarakat sipil dalam mendukung pemulihan demokrasi di Myanmar.

Gerakan serikat buruh internasional, ITUC dan afiliasinya di Indonesia, GUF’s, BWI, ATUC melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, bapak Yasona Laoli, untuk menyampaikan dukungan solidaritas kepada serikat buruh dan rakyat Myanmar dalam mewujudkan pemerintahan demokratis.

Adanya DK3P akan menjembatani kesenjangan kebijakan dan praktik terkait K3 di tingkat provinsi lintas sektoral, serta mendukung peran aktif dalam mewujukan K3 sebagai bagian dari prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang telah diputuskan dalam Konferensi Perburuhan Internasional yang ke-110.

Tujuan dari pelatihan ini agar pengurus komisariat tingkat perusahaan dapat memahami mekanisme penyelesaian perselisian hubungan industrial, dan juga diharapkan para pengurus komisariat dapat meminimalisir dan mencegah permasalahan yang timbul di tingkat perusahaan.

Kami diajarkan bagaimana membuat kegiatan pelatihan berbasis online. Mulai dari pembuatan topik, objektif pembelajarannya, sumber-sumber bahan ajar, lalu kegiatan apa saja yang akan dilakukan ketika melakukan pelatihan online, serta assessment/penugasan untuk peserta dan evaluasi.