KSBSI.ORG,Jakarta - Hari ini, pemimpin dan perwakilan Serikat Buruh/Pekerja, salah satunya Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan agenda audiensi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dalam pertemuan ini untuk membahasa dan menyikapi perubahan iklim atau ‘climate change’ dan transisi yang berkeadilan ‘just transition’.
Baca juga: Tingkatkan Kapasitas Buruh, Koorwil KSBSI Palembang Gelar Pelatihan K2N dan Media,
Sebab dampak kerusakan alam semakin terlihat,
ketika semakin banyaknya bencana alam di Indonesia. Data terakhir dari Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2021, terdapat ribuan rumah dan
fasilitas umum rusak. Dan 184 orang meninggal dan lebih 1 juta orang mengungsi.
Sebagian besar mereka adalah buruh/pekerja yang tidak hanya kehilangan tempat
tinggal, tapi juga terancam kehilangan pekerjaan.
Maria Emeninta, Koordinator International
Institute for Workers Education (IIWE) menjelaskan tujuan selain audiensi, juga
memberikan pernyataan kepedulian aktivis buruh/pekerja kepada Kemnaker tentang
dampak climate change. Dan meminta Kemenaker ikut terlibat menyikapi persoalan
climate change di dunia kerja Sebab dampak climate change itu juga sangat
mempengaruhi dunia kerja dan masa depan bumi untuk generasi selanjutnya.
“Kalau melihat kerusakan alam saat ini,
negara kita masih penyumbang emisi terbesar ke-4 di dunia (Carbon Brief,
2015),” jelasnya, Jakarta, Selasa (15/6/21).
Pemerintah Indonesia juga dinilai masih
belum memihak pada kebijakan politik terhadap kesadaran ekologis (lingkungan)
yang humanis. Oleh sebab itulah, KSBSI bersama lintas serikat buruh/pekerja
mengajak Kemnaker supaya terlibat menyikapi dan melakukan kampanye
menyelamatkan bumi.
Kata Maria, hasil audiensi itu, pimpinan Ditjen
PHI JSK menyambut baik dari hasil yang dibicarakan. Karena, Kemnaker selama ini
masih minim menyikapi isu climate change dan transisi yang berkeadilan. Hasil
pertemuan itu nantinya akan disampaikan ke Sektertaris Jenderal (Sekjen)
Kemnaker.
“Dan rencananya akan dibuat pertemuan
intensif antara perwakilan Kemnaker dan serikat buruh/pekerja untuk membuat
kajian, rencana strategi kampanye dan advokasi climate change serta transisi
berkeadilan,” tutupnya. (A1)
