KSBSI.ORG, Jakarta- Sulistri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel dan Tembakau (DPP KAMIPARHO) afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan aktivis buruh ikut mendorong perempuan desa membangun kewirausahaan. Dia menilai, gerakan ini sangat tepat dimasa pandemi Covid-19.
Baca juga: APBGATI Kembali Gelar Konsolidasi Dan Membahas Isu Perburuhan,
“Dampak pandemi Covid-19 banyak membuat buruh perempuan
menjadi korban. Sebagian mereka yang bekerja di sektor pariwisata, perhotelan,
industri padat karya dan ritel banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Keja
(PHK),” ucapnya, saat diwawancarai melalui seluler, Sabtu (21/8/21).
Ditengah situasi tidak pasti ini, Sulistri sangat mendukung
jika pemerintah, pengusaha dan perwakilan serikat buruh/pekerja bisa bekerja
sama untuk menghidupkan ekonomi pedesaan. Seperti membuka usaha pertanian,
perkebunan, peternakan serta UMKM. Menurutnya, perekonomian kota saat ini
sedang terpuruk karena dampak Covid-19 serta imbasnya, daya beli masyarakat pun
menurun.
“Jadi pemerintah sudah harus menghidupkan ekonomi masyarakat
desa serta memberikan fasilitas dan akses yang dibutuhkan. Kalau roda
perekonomian sudah berjalan, kemungkinan besar buruh yang kehilangan pekerjaan
di kota bakal tertarik ke desa untuk membuka usaha,” jelasnya.
Lanjutnya, dimasa pandemi ini, Sulistri mengusulkan
pemerintah jangan hanya memprioritaskan industri dan lapangan kerja diwilayah
perkotaan. Tapi potensi ekonomi pedesaan harus dipromosikan. Nah, sektor usaha
yang harus dikembangkan sebaiknya sesuai kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, jika
ada sebuah desa cocoknya untuk
perkebunan, tidak perlu dibuka lahan pertanian dan peternakan.
“Jadi semuanya harus dilihat kondisi alam, cuaca dan struktur
tanahnya,” ungkap Sulistri.
Selain itu, kalau pun pemerintah dan pengusaha mendukung
pemulihan ekonomi melalui usaha ekonomi pedesaan, maka harus ada prinsip kerja
dan upah layak bagi buruh.Mereka juga harus diberikan hak jaminan sosial serta
tidak ada eksploitasi tenaga kerja.
“Program ekonomi pedesaan harus tetap menghormati hak buruh
dan mengutamakan sosial dialog yang melibatkan pemerintah, pengusaha, petani,
kepala desa dan masyarakat,” tegasnya.
Sulistri menyampaikan wacana ini masih baru, tapi dimasa
pandemi sangat bagus kalau direalisasikan secara bertahap, penuh komitmen dan
kapasitas. Apalagi, era sekarang ini semuanya hampir menggunakan teknologi
canggih. Jadi alat-alat tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan ekonomi
pedesaan, melalui kerja sama dengan pengusaha.
Terakhir, Sulistri menyampaikan misalnya kalau usaha sektor
pertanian, perkebunan dan peternakan berjalan baik, pemerintah harus
menyediakan fasilitas pemasarannya ke kota. Supaya menghasilkan keuntungan yang
bisa dirasakan masyarakat desa.
“Kalau ide ini bisa direalisasikan, maka pola pikir (mindset)
gerakan buruh juga harus berubah dalam melakukan pengorganisiran. Karena
serikat buruh harus bisa membaca tantangan zaman dan menjadi fasilitator
perubahan,” tutupnya. (A1)
