Kami berada di garis depan pergolakan sosial, ekonomi, dan iklim yang masif. Kita: Pekerja informal tanpa perlindungan sosial. Pekerja tidak tetap dalam ekonomi pertunjukan berupah rendah tanpa hukum. Buruh migran tanpa kebebasan berserikat. Pekerja perempuan menuntut diakhirinya kekerasan dan pelecehan. Pekerja industri merangkul hak dasar kami atas keselamatan dan kesehatan kerja dan berjuang untuk transisi yang adil. Ketika komunitas kami terancam, kami sering menjadi yang pertama di jalan untuk melawan kekuatan anti-demokrasi.

FSB NIKEUBA sedang melakukan persiapan terkait rencana program Just Transition di sektor pertambangan Batu Bara, dimana program tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini.

Pelatihan Basic Training ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan dan meningkatkan kapasitas berorganisasi, terutama dalam membangun militansi anggota dalam pengembangan organisasi. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Grand Ori Citeureup Bogor, Minggu (06/08/2023).

Ada yang menarik dari pemaparan Ahli, Jamaludin Ghafur pada sidang kali ini, bahwa sesungguhnya pemerintah telah melanggar konstitusi karena putusan MK Nomor 91 adalah peluang pemerintah melakukan revisi, diberi waktu 2 tahun, akan tetapi malah menciptakan peraturan dengan Perppu.

Kami mendorong adanya kolaborasi antar stake holder terutama bagi pengurus serikat dan Kadin di daerah, tidak hanya dipusat dan perkotaan saja. Kami juga mendukung kerjasama ini dan berupaya terus memaksimalkan tujuan dari platform digital tersebut, dimana upskilling dan reskilling sangat penting untuk didapatkan pekerja di era digitalisasi ini.

“Saya berharap sumber-sumber persoalan organisasi tidak dibicarakan di belakang forum, namun harus disampaikan langsung kepada Korwil terpilih agar tidak terjadi konflik.”

Jadi menurut Prof bahwa beliau mengambil 5 dasar untuk menguji sah apa tidaknya, yang pertama dan kedua mengenai segi waktu, Ia melakukan setuju, tapi mengenai proses, beliau mengatakan bahwa belai tidak setuju.

Pentingnya peran serikat pekerja/serikat buruh dalam mempromosikan kerja layak pada sektor penangkapan ikan.

Untuk mengakomodir kepentingan para driver busway dalam menyatukan pemikiran serta menyerap aspirasi kaitannya dengan memberikan perlindungan, pembelaan hak, pekerjaan yang layak sehingga peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.

Saya anggap bahwa UU Cipta Kerja yang keluar saat ini tidak memenuhi prinsip good regulatori praktis. Lalu ketidaktaatan konstitusional pembentuk UU dalam UU Cipta Kerja. Kemudian, UU Cipta Kerja bertentangan dengan moralitas dan konstitusional value terhadap UUD 1945. Lalu Konstitusionalitas Perppu. Terakhir adalah bahaya dari penggunaan kegentingan dan kemendesakan yang sering dilakukan oleh negara.