KSBSI.ORG: Untuk memperkuat pekerjaan mereka dalam migrasi dan memungkinkan mereka memberikan lebih banyak kebijakan dan dukungan praktis kepada anggotanya, ILO dan IOM telah menandatangani kesepakatan tentang tata kelola migrasi.
Baca juga: Buruh GARTEKS Siap Demo di Kemnaker, Mendesak Pencabutan SE Penundaan UMP 2021, DPP FTA KSBSI Gelar Agenda Batra dan Diskusi Terbuka ,
Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
telah menandatangani kesepakatan perjanjian untuk membuat kerangka kerja sama
dan kolaborasi guna meningkatkan manfaat migrasi bagi pekerja migran diseluruh
dunia. Kerangka perjanjian ini diharapkan bisa menciptakan tata kelola migrasi
yang lebih baik dalam kebijakan ditingkat nasional, regional dan global.
Perjanjian
kesepakatan imigrasi ditandatangani langsung Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO
dan António Vitorino, Direktur Jenderal IOM, pada Jumat kemarin, 23 Oktober, di
Kantor Pusat ILO di Jenewa. Ryder mengatakan perjanjian yang telah disepakati
mampu meningkatkan kekuatan kedua organisasi kami untuk mewujudkan dunia kerja
menjadi lebih inklusif, adil dan berkelanjutan. ”
“Pandemi COVID-19
sangat berdampak pada kelompok rentan. Termasuk pekerja migran dan keluarganya.
Jadi tidak ada yang lebih baik kecuali memperkuat kemitraan dan menggabungkan
kekuatan. Sehingga kita dapat membantu negara dan konstituen kita membangun kembali
untuk masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara, Vitorino
menyampaikan rasa gembiranya IOM bisa bekerja sama dengan ILO dalam rangka
melindungi dan mewujudkan tata kelola migrasi. Bahkan, pasca pemulihan pasca
pandemi IOM siap bekerja sama membangun dunia yang lebih baik.
“Bersama ILO, kami
yakin akan memiliki banyak gagasan dan program yang akan dikerjakan nantinya
bersama pemimpin tiap negara dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Perjanjian ILO-IOM
yang baru didasarkan pada keunggulan komparatif, keahlian, dan konstituensi
masing-masing lembaga. Dengan mendorong inisiatif bersama, Perjanjian ini
bertujuan untuk memperkuat tata kelola migrasi internasional dan meningkatkan
kerja sama, pembangunan kapasitas, dan advokasi bersama untuk mempromosikan
hak-hak migran dan peluang kerja yang layak. Dengan mendorong dialog sosial,
ini akan memungkinkan organisasi pekerja dan pengusaha - yang duduk sejajar
dengan pemerintah dalam struktur keanggotaan tripartit ILO, untuk berkontribusi
dalam diskusi kebijakan. (ilo.org)